Merdeka.com - Kementerian Agama belum juga menerima kepastian mengenai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 dari Arab Saudi. Menanggapi kondisi itu, Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf menilai peran pemerintah lemah dalam diplomasi haji.

"Pemerintah perlu melihat spekulasi yang berkembang seputar haji yang muncul sebagai sarana introspeksi terkait kebijakan nasional yang dilakukan selama ini. Perlu diakui, kita masih menyimpan sejumlah catatan merah terkait isu penegakan HAM hingga demokrasi di mana domain ini tidak lepas dari perhatian internasional. Sehingga sah saja apabila masyarakat berasumsi polemik haji yang terjadi adalah bentuk tekanan internasional secara tidak langsung," kata Bukhori, Selasa (4/4).

Anggota Komisi I DPR RI ini menyebut, kesulitan tidak hanya dirasakan calon jemaah haji, tetapi juga tim Panitia Kerja (Panja) Haji DPR RI yang sampai saat ini belum bisa memperoleh visa kunjungan untuk melakukan observasi dan persiapan langsung di Tanah Suci.

"Kegiatan ini dibutuhkan untuk memastikan kelancaran prosedur tetap pelaksanaan haji di masa pandemi apabila sudah diperoleh kepastian," katanya.

Bukhori mendesak pemerintah untuk lebih progresif melobi atau memainkan peran diplomasinya. Pemerintah, lanjutnya, harus mampu meyakinkan Kerajaan Arab Saudi bahwa vaksin Sinovac yang sudah disuntikkan ke mayoritas calon jemaah haji Indonesia aman dan segera memperoleh sertifikasi dari WHO pada akhir Mei 2021.

"Calon jemaah haji yang sudah menerima vaksin 2 kali berjumlah lebih dari 50% dari total calon jemaah haji untuk keberangkatan tahun 2021. Sehingga, tidak mungkin calon jemaah haji kita harus divaksin ulang dengan vaksin berbeda. Sebab, dari segi kesehatan belum ada kajian medis apakah hal tersebut aman bagi mereka," imbuhnya.

"Paling rasional adalah kepiawaian pemerintah Indonesia dalam menyusun strategi diplomasi yang bermartabat sehingga, seminimal mungkin, kita bisa memperoleh kepastian haji pada tahun ini," pungkasnya.

Reporter: Delvira Hutabarat (Liputan6.com)