Merdeka.com - Ketua DPP PKB bidang Ketenagakerjaan dan Migran Dita Indah Sari mengingatkan bahwa UMKM menjadi jangkar pengaman bagi penyerapan tenaga kerja. Dia menyebut pro kontra omnibus law di masyarakat membuat banyak pihak lupa akan fakta tersebut.

"Keributan soal Omnibus Law membuat kita sering lupa bahwa jangkar pengaman penyerapan tenaga kerja kita saat ini ternyata bukanlah industri formal yang besar, apalagi padat modal. Jangkarnya adalah UMKM. Menyedihkan, tapi itu fakta yang harus diterima," kata Dita lewat dalam keterangannya, Minggu (1/3).

Catatan yang dihimpun PKB dari BPS, Dita menyatakan ada 116.978.631 orang tenaga kerja terserap di UMKM. Dari jumlah itu 89 persennya ada di usaha mikro, pekerjanya kurang dari 4 orang per unit, dan sifatnya jelas informal. Untuk itu, dia mendorong pemerintah untuk serius menghidupkan UMKM.

"Kami tidak sedang mempertentangkan yang kecil dengan yang besar, raksasa dengan liliput. Namun struktur ekonomi semacam ini memang lampu kuning. UMKM memang harus dihidupkan terus, dari hulu ke hilir. Apalagi situasi ekonomi global sedang mengalami perlambatan seperti ini. Industri padat karya skala besar belum tentu segera mau tanam modal. Jadi untuk sementara, yang ada ya kita ramut baik-baik. Ya UMKM itu," ujarnya.

Dia menilai pemerintah memang sudah melakukan banyak upaya untuk mendongkrak UMKM. Subsidi bunga KUR 6 persen, akses pelatihan dan pemberdayaan di banyak kementerian, digitalisasi. Namun, kata Dita, kunci keberlanjutan usaha kecil adalah terintegrasinya mereka dengan ekosistem industri yang lebih besar.

"UMKM harus jadi bagian dari supply chain bagi industri formal. UMKM makanan, kerajinan, kesenian menjadi bagian terintegrasi dengan industri pariwisata. UMKM pertanian menjadi bagian dari industri pengolahan makanan minuman. Skemanya bisa public private partnership atau bantuan full pemerintah dan bank," terang Dita.

"Jadi apa yang sudah dimiliki jangan disia-siakan. Bagaimana si kecil yang berjasa ini bisa terus hidup dan berperan besar," sambung dia.