Merdeka.com - Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai, usulan gedung DPR dijadikan RS darurat kurang tepat. Menurutnya, DPR adalah gedung perkantoran dan fasilitasnya kurang memadai.

"Usulannya kurang tepat sebab gedung DPR itu perkantoran, masih ada yang bekerja, dan fasilitasnya kurang memadai," katanya kepada merdeka.com, Jumat (9/7).

Menurut Wakil Ketua MPR ini, RS darurat lebih cocok dibangun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sebab, lahannya luas dan steril dari lalu lalang orang.

"Kami hargai usulan itu, namun hemat kami lebih cocok kalau Gelora Bung Karno saja yang disulap jadi RS darurat covid, selain lahannya lebih luas, lebih steril juga dari lalu lintas orang bekerja," kata dia.

Sementara, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid mengatakan, usulan RS darurat di gedung DPR mesti dikaji secara matang. Terlebih, banyak lahan selain gedung yang bisa dijadikan RS darurat.

"Bukan hanya halaman DPR MPR, semua tanah lapang yang jauh dari pemukiman warga bisa dijadikan RS darurat oleh pemerintah. Tetapi semua itu harus dihitung dan dipersiapkan secara matang," ucapnya.

Dia mengatakan, kendala gedung DPR dijadikan RS darurat bukan soal lahan saja. Tetapi, dia mempertanyakan apakah tenaga kesehatan dan peralatan medisnya sudah siap.

"Karena kendala kita bukan area, bukan tanah lapang tetapi kurangnya tenaga kesehatan dan peralatan. Ini lebih penting didahulukan dari pada RS darurat penuhi terlebih dahulu kesediaan nakes dan peralatan kesehatannya," pungkasnya.

Sebelumnya, Politikus Partai Demokrat Benny K Harman menyarankan halaman dan gedung DPR/MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, dijadikan rumah sakit darurat. Usulan ini sebagai langkah antisipasi lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.

"Sebaiknya halaman dan gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat," kata Benny saat dikonfirmasi, Jumat (9/7).

Benny menuturkan, kolapsnya fasilitas kesehatan dan banyaknya pasien Covid-19 yang terlantar harus segera ditangani. Salah satunya dengan membangun sebanyak mungkin RS darurat.

"Karena Rumah sakit sudah penuh sehingga banyak pasien Covid terlantar dan harus tunggu antre berjam-jam," ucapnya.

Anggota Komisi III DPR itu menyebut, penggunaan gedung DPR dan gedung milik pemerintah lainnya harus dilakukan demi menyelamatkan rakyat.

"Untuk keselamatan rakyat, keselamatan dan kesembuhan pasien Covid," tegasnya.