Merdeka.com - Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, mengkritik gaya marah-marah Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma. Ia mengomentari sikap Risma yang meluapkan emosinya kepada pejabat bank BUMN saat kunjungan ke Jember terkait penyaluran bantuan sosial (Bansos).

Menurut Jazilul, gaya komunikasi Risma yang kerap memarahi anak buah tidak ada gunanya. Ia bilang, jika marah-marah terus sebaiknya Risma mundur dari jabatannya.

"Ya gak ada gunanya marah-marah lah. Kalau marah-marah terus kan mending mundur aja," ujar Jazilul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (30/8).

Menurut Jazilul, gaya Risma tersebut menunjukkan bahwa tidak bisa bekerja. Ia menilai, Risma tidak bisa mengkoordinir anak buahnya.

"Artinya gak mampu bekerja, gak mampu mengkoordinir anak buahnya, semuanya orang melihat itu," ujarnya.

Risma dinilai sebaiknya melakukan koreksi di internal Kementerian Sosial. Bukan malah terus menunjukkan emosinya di publik.

"Oleh sebab itu yang dipentingkan hari ini koreksi yang di dalam, apa begitu," kata Jazilul.

"Kalau memang, saya gak meminta mundur ya. Ya daripada marah-marah terus kan mending gak marah-marah. Letakkan aja jabatannya," pungkas Wakil Ketua MPR RI ini.

Diberitakan, Menteri Sosial Tri Rismaharini kembali terlihat marah-marah saat mengkritisi kinerja bawahan atau mitranya. Luapan amarah Risma itu terjadi saat ia menggelar rapat evaluasi dan pencocokan data penyaluran dana bantuan sosial dari pemerintah pusat kepada masyarakat miskin yang terdampak pandemi.

Rapat di gelar Risma bersama pejabat sebuah bank BUMN di salah satu hotel di Jember, di sela-sela kunjungan Risma ke Jember dan Lumajang. Turut hadir dalam rapat tersebut Bupati Jember, Hendy Siswanto beserta Wabup M.B. Firjaun Barlaman dan Kapolres Jember.

Risma memarahi pejabat sebuah bank BUMN karena dianggap tidak becus dan lambat dalam menyalurkan bantuan bagi masyarakat miskin terdampak pandemi.

"Tolonglah, diperbaiki ini kinerja ini bank. Kalau anda tidak sanggup, bilang saja. Segera saya ganti dengan yang lain," ujar Risma.

Kemarahan Risma itu terjadi, saat ia mengetahui bahwa dari data 8 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) di Jember, baru sebagian kecil saja yang sudah menerima pencairan.

"Kemarin, saya ke Bandung, 5 ribu (KPM yang belum menerima) itu sudah saya pikir tinggi sekali. Ini malah 8 ribu," tutur alumnus ITS ini.