Pimpinan Komisi IX DPR: Wajar 16 RS mundur dari KJS
Merdeka.com - Mundurnya 16 rumah sakit (RS) sebagai peserta program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang digagas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), mendapat tanggapan dari DPR. Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nova Riyanti Yusuf (Noriyu) menilai wajar jika 16 RS tersebut mundur.
"Tentu tidak bijak bagi kita, apabila langsung menyalahkan ke 16 rumah sakit tersebut, dan menuding mereka hanya berpikir untung belaka," kata Noriyu dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Selasa (21/5).
Menurutnya, berdasarkan UU 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dijelaskan setiap RS berhak menjalin kerjasama dengan pihak lain dan juga mendapatkan imbalan jasa atas pelayanan yang diberikannya.
Dia mengatakan, sebagai RS swasta, wajar apabila mereka memikirkan keuntungan, walaupun tidak boleh melupakan fungsi sosialnya dengan memberikan fasilitas pelayanan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
Karena itu, Noriyu mengapresiasi langkah cepat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, yang akan melakukan evaluasi terhadap keluhan sejumlah RS tersebut.
Menurutnya, jika sebab utama dari permasalahan tersebut dikarenakan perubahan sistem pembayaran menjadi sistem Indonesia Case Based Group (INA CBG), yang merupakan sistem pembayaran kepada pemberi pelayanan kesehatan (PPK) berdasarkan pengelompokkan ciri klinis dan biaya perawatan yang sama, maka ini menjadi sebuah pekerjaan rumah yang sangat besar.
"Karena sistem INA-CBGs ini akan digunakan oleh BPJS Kesehatan dan sosialisasi kepada rumah sakit-rumah sakit calon providers BPJS Kesehatan belum terlalu gencar," kata politikus berparas cantik ini.
Untuk DPR, program KJS disebut sebagai miniatur dari pelaksanaan jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2014. Kekuatan dan kelemahan dari program KJS kurang lebih merupakan gambaran dari kekuatan dan kelemahan dari program BPJS Kesehatan mendatang.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi III DPR Ingin Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN
Korupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaUngkit Saham Bir di DKI Rp1 Triliun, Anies: Belum Dijual, Semoga Tahun Ini Ketua DPRD Koalisi Kita
Diketahui Ketua DPRD DKI saat ini adalah Prasetio Edi, politikus PDI Perjuangan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tak Penuhi Rasa Keadilan, KPK Banding Atas Vonis Eks Komisaris Wika Beton
Hakim kemudian menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap terdakwa.
Baca SelengkapnyaPimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaSuara Pileg 2024 Melesat, Golkar Optimis Raih Kursi Ketua DPR
Meutya optimis partainya dapat menduduki posisi Ketua DPR.
Baca SelengkapnyaJelang Hari Tenang, PKS Serukan Kepada Pendukung AMIN Jaga Basis Jawa Barat
Jika tren angka 51,8 persen Prabowo-Gibran terus naik maka potensi satu putaran cenderung meningkat.
Baca SelengkapnyaKPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu
RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaRatusan PNS dan PPPK Dimutasi Jadi Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara
Setiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.
Baca Selengkapnya