Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Nasdem Ahmad Sahroni meminta Kapolri terpilih Komjen Listyo Sigit Prabowo memberikan keadilan bagi masyarakat tanpa pandang bulu.

Ia juga meminta Kapolri Sigit tegas memberantas premanisme yang mengganggu keamanan dan ketertiban.

"Saya minta Calon Kapolri kita yang baru untuk fokus pada memberikan keadilan bagi masyarakat tanpa pandang bulu. Kapolri baru harus tegas memberantas premanisme yang jelas-jelas bisa merusak keamanan dan ketertiban," ujar Sahroni usai uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri, Rabu (20/1).

Sahroni juga mengapresiasi paparan Komjen Sigit selama uji kelayakan dan kepatutan. Terutama terkait upaya Komjen Sigit memastikan jaminan beribadah bagi seluruh pemeluk agama di tanah air.

"Satu hal yang tadi menarik perhatian saya adalah ketika Pak Sigit menjelaskan bahwa Kapolri akan bersinergi dengan berbagai pihak untuk memastikan supaya pemeluk agama apa saja bisa beribadah di negara kita. Ini sangat kami dukung demi meningkatkan toleransi beragama kita," kata Sahroni.

Sahroni juga memuji paparan kinerja dari Komjen Sigit yang detail dan sangat komprehensif tersebut. Menurut Sahroni, hal ini menunjukkan bahwa Komjen Sigit telah siap menjabat sebagai Kapolri baru.

"Ini pertama kalinya ada seorang calon Kapolri yang saya liat sangat siap untuk posisi ini. Beliau sudah punya konsep yang matang dan komprehensif, dan dilakukan dengan pendekatan yang multi dimensional, sehingga POLRI di sisi lain bisa tegas namun juga bisa humanis ke semua kalangan," pungkasnya.

Komisi III DPR RI menyetujui calon tunggal Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian RI. Komisi III menyetujui nama Komjen Listyo Sigit untuk dibawa ke rapat paripurna agar diambil keputusan tingkat dua oleh DPR RI.

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry mengatakan, berdasarkan pandangan dan catatan fraksi, menyetujui secara mufakat pengangkatan Komjen Listyo Sigit sebagai Kapolri.

"Menyetujui pengangkatan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri," ujar Herman saat pengambilan keputusan tingkat pertama di Komisi III DPR RI, Rabu (20/1).