Pimpinan DPR Soal Supres Panglima Belum Masuk: Presiden Punya Pertimbangan Sendiri
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan DPR belum menerima surat Presiden (Supres) terkait nama calon Panglima TNI yang akan menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto. Masa jabatan Hadi akan habis November mendatang.
"Sampai saat ini surat yang ditunggu oleh awak media terutama, belum sampai ke DPR dan nanti pertama kita akan beritahu awak media kalau sudah sampai. Sampai hari ini belum ada," ujar Dasco di DPR RI, Rabu (15/9).
Dasco menduga, Presiden Joko Widodo masih punya pertimbangan sebelum menentukan Panglima TNI yang baru. Ia mengingatkan ada batas waktu sebelum pergantian bisa dilakukan. Batas waktu itu adalah waktu pensiun Hadi pada November 2021.
"Presiden mungkin punya pertimbangan sendiri dan sudah ada aturannya bahwa ada limit waktu sebelum pergantian panglima bahwa supresnya harus masuk," ujar Dasco.
Menurut Ketua Harian Gerindra ini, Presiden Jokowi juga tengah menghitung waktu yang tepat untuk mengirimkan nama Panglima. Apalagi sebentar lagi DPR akan memasuki masa reses.
"Mungkin selain pertimbangan sendiri presiden menghitung waktunya. Nanti akan kita tunggu saja kalau sudah sampai awak media pasti dapat beritanya," ujarnya.
Dasco mengaku belum tahu bocoran nama Panglima yang akan dipilih oleh Jokowi. Ia tak ingin mencampuri pilihan Panglima.
"Kalau Presiden masih mencari nama yang tepat, berarti presiden masih mencari bagaimana bocor ke kita. Katanya mungkin belum dapat nama yang tepat, kita tidak dalam posisi mencampuri hak beliau," ujarnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK
Pihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaPimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PDIP Gaungkan Perubahan, Pertanda Akhir Hubungan dengan Jokowi?
Gaung perubahan menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini PDI Perjuangan selalu membawa pesan keberlanjutan yang sering dikaitkan dengan motto Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral
Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye
Baca SelengkapnyaSidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaJokowi Bicara Rencana Turun Gunung Kampanye di Pilpres 2024, Dukung Siapa?
Jokowi berbicara soal rencana turun gunung untuk kampanye di Pemilihan Presiden 2024.
Baca SelengkapnyaDPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca Selengkapnya