Pimpin Ratas Bahas UN, Jokowi Tekankan Jangan Sampai Rugikan Siswa

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan, di tengah wabah Covid-19 ini untuk mengambil keputusan terhadap 8,3 juta siswa yang saat ini akan melakukan Ujian Nasional. Terdapat tiga opsi yang akan diputuskan yaitu UN akan segera dilaksanakan, ditunda, dan tidak dilakukan sama sekali.

"Opsi ini harus segera diputuskan dan ada 3 opsi yang dapat kita pilih apakah UN ini tetap dilaksanakan, yang pertama yang kedua apakah UN ditunda waktunya atau yang ketiga ditiadakan sama sekali," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait Kebijakan Ujian Nasional Tahun 2020 di Istana Merdeka, Jalan Merdeka Utara, Selasa (24/3).

Dia menjelaskan, nantinya keputusan tersebut harus ada prinsip. Dan jangan sampai, kata Jokowi merugikan hak dari 8,3 juta siswa yang seharusnya mengikuti UN.

"Prinsip yang utama yang harus kita pegang adalah kebijakan ini bisa kita ambil tetapi jangan sampai merugikan dari hak dari 8,3 juta siswa yang harusnya mengikuti UN yang diadakan," ungkap Jokowi.

DPR dan Mendikbud Sepakat Ditiadakan

Dalam rapat Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, diputuskan bahwa Ujian Nasional ditiadakan untuk tahun 2020 ini karena dampak penyebaran corona.

"Dari rapat konsultasi via daring (online) antara anggota Komisi X dan Mendikbud Nadiem Makarim maka disiapkan berbagai opsi untuk menentukan metode kelulusan siswa salah satunya dengan nilai kumulatif dalam raport," ungkap Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, kepada wartawan, Selasa (23/3).

Dia menjelaskan rapat konsultasi menyepakati jika pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dari tingkat SMA, SMP, hingga SD ditiadakan. Kesepakatan ini didasarkan atas penyebaran Covid-19 yang kian masif.

Padahal jadwal UN SMA harus dilaksanakan pekan depan. Pun begitu dengan UN SMP serta SD yang harus dijadwalkan paling lambat akhir April mendatang.

"Penyebaran wabah Covid-19 diprediksi akan terus berlangsung hingga April. Jadi tidak mungkin kita memaksakan siswa untuk berkumpul melaksanakan UN di bawah ancaman wabah Covid-19 sehingga kami sepakat UN ditiadakan," ujarnya.