Pilkada Serentak, Mendagri akui banyak warga tak terdaftar di DPT

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan persoalan yang masih terjadi di Pilkada Serentak 15 Februari lalu yakni banyaknya warga yang tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dia mengatakan permasalahan itu sempat menimbulkan kericuhan di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Permasalahan tersebut ini sempat menimbulkan kericuhan, namun terkait hal ini akan kami evaluasi," kata Tjahjo kepada wartawan di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (16/2).

Menurutnya penyebab dari kericuhan tersebut dikarenakan jumlah surat suara tambahan hanya disisahkan sebanyak 2,5 persen dari jumlah penduduk. Sehingga membuat banyak warga yang kehilangan hak pilihnya menjadi geram.

"Surat suara tambahan hanya diberikan 2,5 persen dari 56.000 penduduk Jakarta yang punya hak pilih tapi dia belum mengikuti mekanisme tahapan-tahapan, tidak merekam data, dan sebagainya. Ini sempat menimbulkan kericuhan," ungkapnya.

Namun demikian, Mendagri menilai secara keseluruhan Pilkada Serentak kemarin lancar dan sukses.

"Kami terima kasih kepada semua pihak yang ternyata 101 Pilkada ini berjalan aman, alam pun bersahabat hanya ada 7 TPS di Sangir Talaud yang tertunda karena faktor hujan deras. Kemudian ada beberapa TPS di Papua Barat yang tertunda karena cuaca," pungkasnya.