Pilkada di Masa Pandemi Dikhawatirkan Jadi Klaster Baru Covid-19

Merdeka.com - Pengamat politik dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf mengatakan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang digelar saat pandemi Covid-19 dikhawatirkan akan menjadi klaster baru. Pemilu di masa pandemi bisa jadi menjadi penyebaran wabah virus Corona jika tidak menerapkan protokol kesehatan.

"Pilkada Serentak yang digelar di tengah-tengah pandemi Covid-19 itu jangan sampai malah nantinya jadi klaster baru dalam penyebaran (virus Corona) atau jadi gelombang kedua, kalau istilah kesehatannya. Itu kita khawatir kan betul. Klaster baru gara-gara pilkada," katanya di Bandung, Rabu (1/7).

Guru besar Universitas Parahyangan ini mengungkapkan, ada tiga isu yang mengemuka atau harus diperhatikan terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19. Pertama ialah faktor kesehatan.

"Memang standar protokol kesehatan untuk pilkada (yang digelar saat ada wabah) ini kita tidak punya contohnya. Kalau protokol kesehatan terkait kegiatan pemerintah, itu agak mudah. Pilkada itu kan gerakan banyak orang. Menggerakkan aspek kegiatan yang sangat kompleks," ujarnya.

"Makanya kalau hemat saya, KPU perlu bersama-sama pemerintahan itu membuat protokol kesehatan yang sangat terukur, sangat pasih terkait pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19," tambahnya seperti dilansir dari Antara.

Kedua, tentang biaya pelaksanaan Pilkada akan lebih banyak atau tinggi. Alasannya karena ada alokasi biaya tambahan seperti untuk pembelian alat pelindung diri atau APD dan alat kesehatan lainnya yang dulu tidak disediakan atau tidak pernah ada pos pembiayaan itu.

Kemudian ketiga, isu mengenai bagaimana teknis kampanye, bagaimana menjual program atau penawaran program dari setiap pasangan calon.

"Nah apakah itu bisa digunakan dengan pemanfaatan teknologi saat ini seperti memanfaatkan aplikasi Zoom atau lainnya. Apakah itu efektif? Apakah masyarakat di pedesaan bisa mengaksesnya terhadap sarana kampanye tadi," terang Asep.

Selain itu, dia menambahkan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang digelar di tengah pandemi Covid-19 juga dinilai merugikan setiap pasangan calon kepala daerah yang berlaga di pesta demokrasi ini.

"Tentunya merugikan tentunya, karena ada tiga kerugian yang bisa ditanggung oleh setiap paslon," kata dia.

Kerugian yang pertama yang diterima pasangan calon ialah interaksi sosialnya sangat lambat, sangat sulit menjangkau semua pemilih.

"Kedua, dari segi biaya akan lebih banyak untuk dikeluarkan, karena setiap pasangan calon bisa mengandalkan apa yang disediakan KPU untuk bisa memastikan semua pihak suka dan mengenal dirinya. Ketiga cara membangun kebersamaan antar tim sukses tidak mudah di tengah situasi kondisi seperti ini," tutup Asep.