Pihak-Pihak yang Menolak Kemerdekaan Papua

Merdeka.com - Organisasi Papua Merdeka (OPM) menghalalkan segala cara untuk mendesak pemerintah Indonesia menyetujui kemerdekaan Papua Barat. Mereka memiliki pasukan atau tentara dengan persenjataan mumpuni. Selama bertahun-tahun mereka bergerilya, melawan TNI dan Polri.

Seperti penembakan yang terjadi di Nduga, Papua, yang memakan korban jiwa 20 orang. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mengakui kejadian tersebut adalah perbuatan pasukan mereka.

Para pemberontak juga membuat hari kemerdekaan sendiri yaitu pada 1 Juli 1971 untuk Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat. Dan 1 Desember 1961 untuk Hari Kemerdekaan OPM. Meskipun menginginkan kemerdekaan, tapi banyak pihak yang menolak. Berikut pihak-pihak yang menolak kemerdekaan Papua.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Tahun 2017, Gerakan Papua Barat diam-diam menyelundupkan petisi menuntut kemerdekaan diteken oleh 1,8 juta warga Provinsi Papua Barat ke PBB. Namun, PBB menolak dengan alasan mereka tidak berwenang buat mengurus kemerdekaan Papua Barat.

Petisi kemerdekaan itu langsung diserahkan oleh pemimpin gerakan Organisasi Papua Merdeka, Benny Wenda, kepada Komite Dekolonisasi PBB dijuluki 'C24'. Ia meminta PBB untuk menunjuk seorang perwakilan khusus untuk menyelidiki pelanggaran dan untuk menempatkan Papua Barat kembali pada agenda dekolonisasi.

Namun, Kepala Komite C24, Rafael Ramirez, menyatakan mereka tidak bisa menerima petisi dari Papua Barat. Sebab, tugas mereka hanya mengurus 17 negara yang dianggap belum mempunyai pemerintahan berdaulat.

Ramirez yang merupakan Duta Besar Venezuela untuk PBB malah merasa kalau lembaganya dimanipulasi buat kepentingan politik. Dia juga menyatakan Komite C24 tidak pernah menerima petisi itu. Ramirez pun mengaku tidak pernah sekalipun bertemu atau berbincang dengan Benny Wenda atau Organisasi Papua Merdeka.

Papua Nugini

Papua Nugini juga tidak mendukung kemerdekaan Papua Barat. Menurut Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Papua Nugini, Rimbink Pato, Papua Barat masih menjadi bagian integral dari Indonesia dan Papua Nugini di bawah kebijakan luar negerinya tidak akan mengganggu hal itu dan hukum internasional. "Kami keberatan, jadi Papua Nugini tidak akan dan tidak mendukung tindakan apa pun yang diambil oleh Vanuatu, jadi kami menolaknya," katanya.Perlu diketahui, Vanuatu sebagai negara kepulauan di Samudera Pasifik, sangat gencar mengusung isu Papua Barat di PBB.

Indonesia

Indonesia akan tetap mempertahankan Papua Barat. Bahkan Masyarakat Indonesia mendukung Presiden Joko Widodo agar tak melepas Papua. "Kami menolak tandatangan referendum Papua merdeka. Kami tidak ingin Timor Leste kedua. Jangan sampai Papua atau kepulauan lepas dari NKRI," kata salah satu anggota  Majelis Kebangsaan Pancasila Jiwa Nusantara (MKPJN).Salah satu perhatian pemerintah untuk Papua adalah pembangunan infrastruktur yang kini tengah dilakukan. Pembangunan tersebut seperti membuat jembatan dan membetulkan jalan-jalan yang rusak.