Petani Kendeng Temui Moeldoko, Tagih Janji Lindungi Pegunungan Kendeng
Merdeka.com - Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) mendatangi Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Mereka menagih janji Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menjalankan rekomendasi-rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pegunungan Kendeng yang sudah diperintahkan Presiden Joko Widodo.
"Membicarakan tentang tindak lanjut KLHS. Jadi KLHS ini kan perintah pak Jokowi untuk menjawab konflik panjang tentang Kendeng," kata Ketua JMPPK, Gun Retno di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (19/11).
Pada tanggal 2 Agustus 2016 lalu, Presiden Jokowi memberi mandat KSP sebagai koordinator antara Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK), Kementerian BUMN, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan KLHS di Kendeng utara. Namun, hingga saat ini KLHS belum menjadi landasan perlindungan kawasan tersebut.
"Kami juga sudah menyampaikan dari awal, KLHS harus dijadikan pijakan untuk menentukan peruntukan arah suatu kawasan tapi untuk sementara Kendeng masih ditetapkan sebagai calon tambang. Padahal di KLHS, rekomendasinya itu tidak boleh ada keluar izin baru," jelasnya.
KLHS Perintah UU
Gun Retno mengingatkan, KLHS merupakan perintah UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. KLHS harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.
"Kayaknya kami merasa ini ada pembiaran gitu. Maka kami sampaikan kepada pak Moeldoko, gimana ini negara kita kalau pengrusakan ini terus dibiarkan. Ini harus ada tindakan tegas," kata dia.
Sementara Moeldoko belum memberikan jawaban pasti atas desakan JMPPK. Moeldoko mengaku akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan KLHK, BUMN dan ESDM untuk menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pihak tertentu di Pegunungan Kendeng.
"Dia (Moeldoko) akan komunikasi dengan KLHK dan lainnya untuk menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran itu," jelas Gun Retno.
"Kalau pun ini tidak selesai-selesai ya Kendeng akan tetep terus bertanya. Mungkin akan bertanya langsung pada Pak Jokowi juga," tutupnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cegah Krisis Iklim ala Petani Madu Lanceng Gunungkidul
Tak sekedar memproduksi madu lanceng, Sugeng juga berupaya mencegah krisis iklim lewat gerakan menanam di rumah bersama 30 warga di Gunungkidul.
Baca SelengkapnyaMengeluh Tubuh Lemas, Petugas Pemilu di Kediri Meninggal Usai Sempat Dirawat di Rumah Sakit
Petugas KPPS itu sempat dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dengan keluhan anggota tubuhnya lemas.
Baca SelengkapnyaKLHK dan Pupuk Kaltim Kolaborasi Pulihkan Ekosistem Konservasi Taman Nasional Kutai, Ini Program Dijalankan
Masyarakat sekitar kawasan ekosistem mangrove yang menjadi lokasi kerja sama mesti dilibatkan dan menjadi bagian dalam kegiatan kerja sama ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
5 Petugas KPPS di Kabupaten Tangerang Meninggal, Diduga Kelelahan
Lima petugas KPPS di Kabupaten Tangerang, Banten, meninggal dunia seusai mengawal pelaksanaan Pemilu 2024. Mereka diduga kelelahan.
Baca SelengkapnyaDampak Negatif Merusak Kelestarian Lingkungan, Timbulkan Banyak Bencana
Kelestarian lingkungan adalah hal penting yang harus diperhatikan.
Baca SelengkapnyaPerusahaan yang Bantu Hijaukan IKN Bisa Dapat Pengurangan Pajak 200 Persen
Otorita IKN Nusantara akan membangun kawasan hijau atau lindung seluas 177 ribu hektare.
Baca SelengkapnyaKemenkes Sebut 94 Petugas Pemilu Meninggal Dunia, Mayoritas karena Penyakit Jantung
Kementerian Kesehatan juga menyatakan bahwa ada 13.675 petugas pemilu yang tengah dirawat.
Baca SelengkapnyaKPU: 71 Petugas Pemilu Meninggal, 4.567 Sakit
Rinciannya, 136 orang di tingkat kecamatan atau PPK. Di tingkat PPS desa kelurahan ada 696 orang.
Baca SelengkapnyaSering Kunker ke Daerah, Moeldoko Bantah Jokowi 'Turun Gunung' Demi Kepentingan Pemilu
Moeldoko menyatakan, tidak pernah Jokowi kunker ke daerah untuk kepentingan pemilu 2024
Baca Selengkapnya