Perwakilan DPRD Papua & Papua Barat Jadwalkan Dialog dengan Jokowi Usai Dilantik

Merdeka.com - Presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Usai pelantikan, rencananya Jokowi akan menerima perwakilan dari anggota DPRD Papua Barat, Maybrat, Ferdinando Solosa.

"Tadi sudah disepakati bahwa Presiden akan menerima kami setelah pelantikan Bapak Presiden dan Wakil Presiden sehingga aspirasi akan disampaikan lagi ke bapak Presiden. Bahwa aspirasi yang sudah dihimpun diinventarisir dengan baik soal tanah Papua yang akan disampaikan ke bapak Presiden setelah pelantikan," kata Ferdinando di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9).

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengatakan pihaknya akan mengatur waktu untuk melakukan pertemuan tersebut.

"Pada dasarnya jalan dialog adalah jalan kemanusiaan jadi semua dari kita semua ingin untuk dialog yang terbaik, bermartabat, untuk mencapai kemanusiaan yang tertinggi sehingga tidak ada satupun dari kita yang merasa terpinggirkan, tidak didengar pemerintah menaruh perhatian tinggi atas kesejahteraan Papua ini perlu berkomunikasi dengan baik dengan semua pihak," ungkap Moeldoko.

Sebelumnya diketahui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo serta anggota DPRD Papua dan Papua Barat bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (24/9). Perwakilan dari DPRD Papua Barat, Maybrat, Ferdinando Solosa menyampaikan beberapa poin untuk bisa disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya yaitu masalah Papua bisa terselesaikan.

"Persoalan ini, harapan kami masalah di Papua bisa diselesaikan secara bertahap, dengan baik, sehingga pemerintahan dan pembangunan di sana bisa berjalan baik," kata Ferdinando dalam forum pertemuan di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (24/9).

Dia juga berharap Moeldoko bisa memfasilitasi pertemuan dengan Jokowi. Kemudian, pihaknya juga meminta dialog antara pemerintah pusat dan tokoh papua.

"Kami minta pemerintah membuka dialog antara pemerintah pusat dan tokoh papua khususnya yang dipandang memiliki ideologi yang konfrontatif atau berseberangan seperti ULWMP, dan KNPB," kata Ferdinando.

"Dialog dimaksud agar dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang independen, netral, dan objektif dalam menyelesaikan akar persoalan politik," lanjut Ferdinando.

Berikut isi surat dari DPRD Papua dan Papua Barat untuk Presiden Joko Widodo :

Kami dari forum Pimpinan DPRD dan ADKASI se-Tanah Papua (Papua dan Papua Barat) menyampaikan beberapa hal terkait situasi terkini untuk ditindaklanjuti sebagai berikut:

1. Dialog antara pemerintah pusat dan tokoh-tokoh papua, khususnya tokoh-tokoh yang dipandang memiliki ideologi yang konfrontatif atau bersebrangan seperti ULMWP dan KNPB. Dialog dimaksud agar dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang independen, netral, dan objektif dalam menyelesaikan akar persoalan politik, HAM, dan demokrasi di tanah Papua. Kehadiran pihak ketiga tersebut krusial dan strategis untuk dapat memperkuat rasa saling percaya (mutual trust) dari berbagai elemen masyarakat.

2. Mendesak kepada pemerintah pusat untuk segera melakukan revisi terhadap UU nomor 21 tahun 2001 tentang otsus papua

3. Menarik pasukan nonorganik TNI dan Polri di Papua dan Papua Barat

4. Mendorong pembentukan pemekaran daerah otonomi baru khusus bagi provinsi papua dan papua barat

5. Meminta kepada presiden Indonesia melalui mendagri dan kapolri memfasilitasi pertemuan dengan beberapa kepala daerah yang wilayahnya menjadi pusat pendidikan pelajar mahasiswa papua dan papua barat untuk mendapatkan jaminan keamanan

6. Mendorong terbentuknya komisi kebenaran, keadilan, dan rekonsiliasi (KKKR) guna menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM di tanah Papua.

7. Meminta mendagri memfasilitasi pertemuan gubernur, bupati/walikota, MRP/MRPB, DPR daerah pemilihan papua dan papua barat, pimpinan DPRD provinsi, pimpinan DPRD kabupaten/kota se-provinsi Papua dan Papua Barat dengan Presiden untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi di tanah papua

8. Penegakan hukum yang transparan, terbuka, jujur, dan adil terhadap pelaku rasisme di Surabaya, Malang, dan Makassar.