Perwakilan DPRD Papua dan Papua Barat Minta Pemerintah Tarik TNI dan Polri
Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menerima perwakilan DPRD Papua dan Papua Barat di Kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (24/9). Dalam pertemuan tersebut mereka meminta agar Pemerintah menarik pasukan nonorganik TNI dan Polri di wilayah Papua dan Papua Barat.
Hal tersebut terdapat dalam 8 poin yang diberikan mereka kepada Moeldoko untuk disampaikan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Menarik pasukan nonorganik TNI dan Polri di Papua dan Papua Barat," kata DPRD Papua Barat, Maybrat Ferdinando Solossa di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (24/9).
Terkait permintaan tersebut, Moeldoko pun langsung menanggapi. Pihaknya kata dia, akan mengkaji kembali terkait hal tersebut. Sebab dengan adanya pasukan di wilayah tersebut bertujuan untuk melindungi warga Papua.
"Kita perlu pengkajian lebih dalam karena tugas negara melindungi segenap bangsa dan warganya. Jadi di Papua itu yang ada di sana berbagai etnis, masyarakat pendatang. Semua dari itu membutuhkan kepastian keselamatan pengamanan," kata Moeldoko.
"Oleh karena itu penugasan prajurti tni polri untuk melindungi semua masyarakat di sana jadi tidak ada tugas lain karena itu bagian tugas negara," lanjut Moeldoko.
Berikut isi surat dari DPRD Papua dan Papua Barat untuk Presiden Joko Widodo :
Kami dari forum Pimpinan DPRD dan ADKASI se-Tanah Papua (Papua dan Papua Barat) menyampaikan beberapa hal terkait situasi terkini untuk ditindaklanjuti sebagai berikut:
1. Dialog antara pemerintah pusat dan tokoh-tokoh papua, khususnya tokoh-tokoh yang dipandang memiliki ideologi yang konfrontatif atau bersebrangan seperti ULMWP dan KNPB. Dialog dimaksud agar dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang independen, netral, dan objektif dalam menyelesaikan akar persoalan politik, HAM, dan demokrasi di tanah Papua. Kehadiran pihak ketiga tersebut krusial dan strategis untuk dapat memperkuat rasa saling percaya (mutual trust) dari berbagai elemen masyarakat.
2. Mendesak kepada pemerintah pusat untuk segera melakukan revisi terhadap UU nomor 21 tahun 2001 tentang otsus papua
3. Menarik pasukan nonorganik TNI dan Polri di Papua dan Papua Barat
4. Mendorong pembentukan pemekaran daerah otonomi baru khusus bagi provinsi papua dan papua barat
5. Meminta kepada presiden Indonesia melalui mendagri dan kapolri memfasilitasi pertemuan dengan beberapa kepala daerah yang wilayahnya menjadi pusat pendidikan pelajar mahasiswa papua dan papua barat untuk mendapatkan jaminan keamanan
6. Mendorong tebentuknya komisi kebenaran, keadilan, dan rekonsiliasi (KKKR) guna menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM di tanah papua
7. Meminta mendagri memfasilitasi pertemuan gubernur, bupati/walikota, MRP/MRPB, DPR daerah pemilihan papua dan papua barat, pimpinan DPRD provinsi, pimpinan DPRD kabupaten/kota se-provinsi Papua dan Papua Barat dengan Presiden untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi di tanah papua
8. Penegakan hukum yang transparan, terbuka, jujur, dan adil terhadap pelaku rasisme di Surabaya, Malang, dan Makassar.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.
Baca SelengkapnyaCerita Prabowo Subianto saat masih menjadi Danjen Kopassus dan memimpin operasi penting di Papua.
Baca SelengkapnyaMoeldoko menjelaskan dalam UU Pemilu sudah diatur bahwa presiden, wakil presiden yang melakukan kegiatan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecu
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sebelumnya Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpandangan pembagian bansos oleh pemerintah sangat rentan disalahgunakan
Baca SelengkapnyaKenaikan perolehan suara ini karena PSI dianggap menjadi partai yang toleran dan representasi dari Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaHasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaPolisi dan pegawai negeri di Papua Nugini mogok kerja karena gajinya dipotong.
Baca SelengkapnyaSeperti diketahui, teror KKB tak pernah berhenti. Tak hanya menyasar personel Polri dan prajurit TNI yang bertugas. Mereka juga melukai warga sipil.
Baca SelengkapnyaHasto menyampaikan, hal serupa juga telah disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Hari Ulang Tahun PDIP beberapa waktu yang lalu.
Baca Selengkapnya