Merdeka.com - Pertemuan Pansus angket KPK dengan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) dan Institut Teknologi Bandung (ITB), berlangsung alot. Itu ketika Pimpinan Pansus Agun Gunandjar tidak mau menemui para mahasiswa sedang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.

"Bersediakah Bapak anggota dewan yang terhormat yang kata ingin memperbaiki pemberantasan korupsi di Indonesia untuk berbicara secara terbuka di depan masa aksi di depan dengan akal sehat bapak kira yang di depan enggak punya akal sehat apa," kata ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, di gedung DPR, Jumat (7/7).

Agun mengungkapkan dia enggan bertemu dengan masa aksi karena para mahasiswa tidak mau mengakui adanya pansus angket KPK. Pengakuan tersebut, kata Agun, bisa dilakukan dengan mengisi daftar hadir forum diskusi antara pansus angket KPK dan juga mahasiswa.

"Bagaimana saya membuat keputusan menemui saudara-saudara mahasiswa di luar tanpa saudara sendiri dengan mengangkat badan, tidak mengakui kursi yang saudara duduki bahkan absen pun Anda lempar tidak diakui sebagai sebuah forum lalu kami berangkat ke sana dasarnya apa," kata Agun.

Pantauan merdeka.com mahasiswa tidak terima dengan alasan dari anggota Komisi III DPR itu. Para mahasiswa tetap ingin pimpinan pansus angket KPK bertemu dengan peserta aksi unjuk rasa. Namun, Agun berkukuh bahwa para mahasiswa harus mengakui adanya forum tersebut lebuh dulu baru pimpinan pansus akan bertemu dengan peserta aksi.

"Saya akan ketok nih kalau Anda hadir di sini saya akan hadir ke sana berdasarkan hasil keputusan rapat resmi antara panitia angket dengan saudara-saudara yang daftar hadirnya terlampir. Artinya keberadaan forum ini adalah sah formal adanya," tutup Agun.

Sebelumnya diketahui, sejumlah massa yang terdiri dari Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni), BEM UI dan Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi melakukan demonstrasi di depan gerbang masuk Gedung DPR, Jakarta, Jumat (7/7). Demonstrasi digelar untuk menolak digulirkan hak angket terhadap pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan oleh DPR melalui Panitia Khusus (Pansus).

Koordinator Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi, Rudy Johannes dalam orasinya meneriakkan sindiran terhadap dua Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah yang mendukung digulirkannya Hak Angket. Rudy menilai dukungan keduanya sebagai bentuk menyelamatkan Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP.

"Ini kan sudah bukan rahasia umum, dua orang (Fadli dan Fahri) ini bertahan mati-matian hak angket diupayakan. Paling anti KPK dia berdua, ini orang dua 'herdernya' Setya Novanto, saya enggak takut," kata Rudy dalam orasinya di depan Gedung DPR, Jakarta.