Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat konsultasi dengan para ketua lembaga tinggi negara. Hadir dalam rapat konsultasi tersebut ketua DPR, ketua DPD, ketua MPR, ketua Mahkamah Agung, ketua Komisi Yudisial dan pimpinan lembaga negara lainnya.

"Tadi berbagai hal di dalam rapat konsultasi. Kita pertama tadi soal masalah-masalah pelanggaran HAM. Kalau bisa harapan teman-teman itu di era Presiden Jokowi bisa diselesaikan," kata Ketua MPR Zulkifli Hasan usai rapat konsultasi di Istana Negara, Jakarta, Senin (18/5).

Persoalan HAM, lanjut Zulkifli, seperti halnya kasus Trisakti, masalah Lampung tahun 1965 dan persoalan lainnya.

Selanjutnya, kata dia, dibahas pula mengenai peringatan hari kelahiran Pancasila di Blitar. Menurutnya, selama ini, hanya presiden saja yang memberikan pidato.

"Sesuai tatib MD3 yang baru, dulu pidato kenegaraan itu hanya presiden. Tapi sekarang MPR DPD DPR juga semua lembaga yang delapan, nanti forumnya di MPR," jelasnya.

Di tempat yang sama, Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, pertemuan pimpinan lembaga negara berjalan sangat harmonis. Semua membicarakan hal yang berkaitan dengan isu politik dan juga kerjasama-kerjasama.

"Misalnya total Freeport, pemasukan ke negara sangat kecil sekali Rp 6-7 triliun, sedangkan masalah otsus kita Rp 35 triliun," kata Setya Novanto.

Dia menambahkan, yang harus dipikirkan adalah bagaimana Freeport memberikan sumbangan untuk menaikkan penerimaan negara. Kemudian tanggung jawab untuk mendirikan smelter.

"Itu baru di Gresik, baru nanti di Timika, karena beberapa hal yang mungkin masih jadi pertimbangan-pertimbangan. ketiga terkait dengan privatisasi, ini jadi pemikiran kita semua termasuk presiden. Masalah politik, masalah yang berkembang yang berkaitan dengan masalah pilkada," jelas Setya Novanto.