Merdeka.com - Polemik hadirnya kedua pimpinan DPR, Setya Novanto dan Fadli Zon dalam kampanye bakal calon Presiden AS Donald Trump masih bergulir. Kini giliran Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya membela keduanya dengan mengatakan jika Hary Tanoesoedibjo lah yang memfasilitasi Setya dan Fadli untuk bertemu raja judi itu.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Junimart Girsang mengatakan jika pernyataan Tantowi malah menjadi bukti tambahan pihaknya untuk mengusut adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan dua pimpinan DPR.

"Selain soal fasilitator, informasi baru yang didapat adalah soal tujuan pertemuan tersebut. Jika memang Setya Novanto bertemu Trump untuk membicarakan investasi dan bisnis, maka sudah ada fungsi anggota DPR yang terlampaui," kata Junimart saat dihubungi, Kamis (10/9).

Politikus PDIP tersebut menjelaskan dalam UU sudah tertulis fungsi DPR hanya terkait anggaran, legislasi, dan pengawasan. Jika nantinya terbukti ketua DPR sudah melenceng dari tugas-tugas DPR dari pertemuan dengan Trump . Maka MKD akan mengambil keputusan sesuai peraturan yang berlaku.

"Fungsi DPR jelas, anggaran, legislasi dan pengawasan. Bukan fungsi menarik investor, kami bukan eksekutif," tuturnya.

Lebih jauh, dia menegaskan semua bukti-bukti yang didapat MKD akan dikumpulkan untuk dijadikan alat bukti saat di persidangan nantinya.

"Jadwal hari ini, kami layangkan surat ke Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) dan kesekjenan untuk minta dokumen keberangkatan, jadwal peserta, dan anggaran," pungkasnya.