Pertanyakan status Menko Puan, KIH demo di DPP PDIP

Merdeka.com - Jaringan mahasiswa yang tergabung dalam Kaukus Indonesia Hebat (KIH) meminta kejelasan dari DPP PDIP terkait status ganda Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Pasalnya, selain belum menyatakan mundur dari jabatan sebagai anggota DPR, Puan juga diketahui belum memberikan surat pengunduran diri secara pribadi ke DPR.

"Kami mendesak DPP PDIP agar dapat lebih terbuka dan responsif dalam menyelesaikan status kader-kader PDIP sehingga publik tak merasa curiga dan kecewa," ujar Koordinator KIH, Syarif Hidayatullah di depan Kantor DPP PDIP, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (9/9).

Menurut dia, ketidakjelasan status Menko Puan juga menunjukkan lemahnya taat azas pejabat negara. Dalam hal ini, kata dia, jargon revolusi mental Presiden Jokowi mengindikasikan suatu pesan kosong.

"Masih belum jelasnya status mundurnya Menteri Puan secara resmi dari DPR menunjukkan bahwa persoalan taat azas bagi pejabat negara memang masih sangat lemah. Jargon revolusi mental hanyalah omong kosong," lanjut dia.

Lanjut dia, Menko Puan dalam hal ini telah melanggar Undang-undang No 39 Tahun 2008 tentang jabatan kementerian. Dalam UU tersebut ditegaskan adanya larangan bagi menteri untuk merangkap jantan.

"UU itu secara tegas mengatakan seorang menteri dilarang merangkap jabatan. Jika posisinya di luar jabatan penyelenggara negara, kami tidak akan mempersoalkannya," tukas dia.

Setelah mengadakan aksi di depan DPP PDIP, tiga perwakilan mahasiswa ini diterima oleh kader PDIP Andreas Pareira. Di depan Andreas, mereka menyampaikan pernyataan mereka yang juga dikawal oleh tiga orang dari kepolisian.