Merdeka.com - Pemerintahan Presiden Jokowi sering kali mendapat banyak kritikan. Kritikan tajam sering kali dilontarkan pihak oposisi. Saat Jokowi dibanjiri kritikan, salah satu orang yang siap membela Jokowi adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan.

Menteri Luhut siap pasang badan dan siap membela habis-habis Presiden Jokowi. Terlebih kritikan yang dia dengar menjatuhkan Presiden Jokowi. Dia dengan lantang membalas kritikan tersebut. Ini dia penyataan keras Menteri Luhut saat pemerintahan Jokowi diusik:

Jawaban keras Luhut soal utang pemerintah Rp 9.000 T

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengatakan utang pemerintah Indonesia saat ini terus meningkat menjadi sekitar Rp 9.000 triliun. Hal ini menurutnya sangat membahayakan masa depan bangsa.

Mendengar hal itu, Menko Luhut menilai jika Prabowo tidak mengerti mengenai utang pemerintah. "Kalau enggak ngerti, gak usah diomongin lah. Kita (pemerintah) gak bego-bego amat," kata Menko Luhut saat ditemui di kantornya, Senin (24/6).

Menko Luhut mencontohkan, jika utang digunakan untuk membangun infrastruktur dengan menggunakan sistem Business to Business (B2B).

Soal mark up LRT

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menjawab tudingan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang mencurigai adanya permainan uang atau mark up dalam proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT). Menko Luhut menilai Prabowo telah menerima informasi yang salah mengenai proyek pembangunan moda transportasi kereta api ringan tersebut. Prabowo menuding biaya pembangunan LRT di Indonesia terlalu mahal. Padahal, kata Luhut, masih banyak yang jauh lebih mahal.

"Sudah ada datanya kalau kita rata-rata Rp 400 miliar per Km, di tempat lain ada Rp 600 miliar bahkan ada yang Rp 1 triliun, tergantung, kalau elevated pasti lebih mahal, tergantung tinggi elevasinya berapa, murah mahalnya," ujarnya.

Menko Luhut mengingatkan agar bawahan Prabowo jangan sampai memberikan informasi yang keliru. "Jangan sembarangan ambil kesimpulan. Saya itu sangat paham sekarang, kalau ada kasih-kasih informasi keliru kasihan Pak Prabowonya, pemimpinnya kok dikasih informasi yang salah," katanya.

Luhut tak terima Jokowi dituding ngibul

Politikus senior Partai Amanat Nasional Amien Rais menyindir Presiden Joko Widodo soal program bagi-bagi sertifikat tanah. Amien menyebut ini pembohongan.

Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan marah besar mendengar pernyataan Amien Rais. Luhut tak terima, Presiden Joko Widodo disebut 'ngibul' saat melakukan bagi-bagi sertifikat tanah kepada masyarakat. "Ada senior kasih sertifikat ngibulin. Apa yang ngibulin. Sertifikat itu prosesnya panjang dan berbelit. Sekarang cepat dan banyak. Saya pikir kita nggak bisa asal ngomong. Dia 70 tahun, saya kan 70 tahun juga," kata Luhut di Gedung BPK, Senin (19/3) kemarin.

Bagi-bagi sertifikat tanah memang salah satu program unggulan pemerintahan Jokowi-JK. Jokowi bahkan menargetkan jutaan sertifikat selesai dalam periodenya, sehingga tak ada lagi sengketa tanah yang marak terjadi di daerah.

Luhut sindir SBY jangan membodohi rakyat

Pernyataan SBY yang menyebut orang miskin di Indonesia mencapai 100 juta berawal saat berkunjung ke kediaman Prabowo Subianto pada Senin 30 Juli lalu di Kertanegara. SBY menilai, pemimpin harus mampu mengatasi kemiskinan. Terkait hal tersebut, Menteri Luhut turut berkomentar, dia mengatakan, sebagai bekas pemimpin seharusnya mendidik, dengan memberi data yang benar, tidak membodohi masyarakat dengan informasi yang tidak benar.

Menurut Luhut, pemerintah selalu mengacu data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), data tersebut tidak diragukan lagi karena dikeluarkan lembaga independen, sehingga pemerintah tidak berbohong dalam mengeluarkan data kemiskinan. Luhut menjamin, pemerintah tidak mungkin berbohong tentang angka kemiskinan yang turun, baru saat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena pemerintahan saat ini selalu memperioritaskan pengentasan kemiskinan.

"Kalian ingatkan tuh yang merasa dirinya bekas-bekas pemimpin itu. Jadi jangan kasih data mendidik masyarakat atau membodohi masyarakat dengan informasi yang enggak benar. Jadi enggak mungkin kita berbohong, bahwa kemiskinan single digit itu baru zamannya Presiden Jokowi," kata Luhut, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Rabu (1/8).