Pernikahan dini di Kalsel juara satu se-Indonesia

Merdeka.com - Pengamat sosial dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin, Masyithah Umar mengatakan pernikahan dini di Kalimantan Selatan menduduki peringkat pertama dari 33 provinsi di Indonesia.

Untuk perempuan yang menikah di bawah usia 14 tahun yaitu mencapai sembilan persen, katanya di Banjarmasin, Rabu seraya menyatakan data itu diperoleh dari keterangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Perwakilan Kalsel.

Dia mengatakan, angka pernikahan usia dini bagi perempuan di Kalsel tersebut jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 4,8 persen dari total pernikahan 60 juta pernikahan pada tahun 2010.

Tingginya angka pernikahan dini di Kalsel, tambah Masyithah, menjadi salah satu penghambat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel yang hingga kini masih berada di urutan ke 26 nasional.

"Pernikahan dini tersebut juga menjadi salah satu faktor penghambat peran perempuan untuk bisa turut aktif dalam pembangunan dan sosial ke masyarakatan," kata Umar seperti ditulis antara, Rabu (21/11).

Menurut pengajar di IAIN Antasari tersebut, berdasarkan penelitian dari mahasiswa S1 IAIN Antasari dan mahasiswa pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin pada 2010, tingginya angka pernikahan dini tersebut disebabkan berbagai faktor.

Faktor tersebut antara lain faktor ekonomi, budaya, pandangan dan pemahaman yang keliru tentang konsep perkawinan, putus sekolah dan lainnya.

Bahkan, pada rapat koordinasi kependudukan daerah Kalsel 2012, berbagai isu yang muncul akibat pernikahan dini cukup memprihatinkan, sehingga harus ada upaya-upaya baik secara hukum maupun sosial untuk menekan angka pernikahan dini tersebut.

Berbagai persoalan yang muncul antara lain, belum adanya kesiapan mental membuat pasangan sering mengalami kesulitan ekonomi, sehingga anak-anak yang dihasilkan tidak mendapatkan gizi yang cukup bahkan pola asuh anak sering terabaikan.

Selain itu, pernikahan dini juga sering berakibat buruk bagi kesehatan sehingga perlu promosi dan sosialisasi untuk usia pernikahan.

Sedangkan hal yang mendorong terjadinya pernikahan dini itu sendiri, antara lain adalah secara budaya orangtua cenderung bangga bila anaknya bisa menikah cepat, dan secara ekonomi orangtua lebih cepat terbebas dari beban.

Selain itu juga adanya anggapan adalah pernikahan adalah sunah Rasul, sehingga daripada zinah lebih baik nikah dan adanya pengaruh media atau pergaulan bebas, manipulasi data usia pernikahan dan beberapa sebab lainnya.

Pengamat hukum Universitas Lambung Mangkurat Yurliani mengatakan, tingginya angka pernikahan dini tersebut juga menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja.

Menurut dia, data tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan perempuan terjadi perbedaan yang cukup menyolok. Berdasarkan data BPS 2011, TPAK laki-laki mencapai 86,59 persen dibandingkan dengan perempuan yang hanya 55,85 persen.

"Dari data tersebut dapat disimpulkan 44 persen wanita bisa digolongkan bukan angkatan kerja karena harus mengurus rumah tangga," katanya.

Bila dihubungkan dengan hasil riset dasar kesehatan 2010, prosentase usia kawin muda Kalsel menduduki peringkat pertama dengan usia 10-14 tahun sebesar 9 persen, kemudian 15-19 tahun 48,8 persen, maka kawin memberikan kontribusi tinggi pada wanita untuk menjadi bukan angkatan kerja.

Begitu juga dengan pekerjaan di sektor informal yang notabene sebagai pekerjaan tanpa memerlukan pendidikan tinggi seperti penjual sayur, pembantu rumah tangga, kue dan lainnya, 75,3 persen didominasi oleh perempuan.

"Hal tersebut menggambarkan secara umum perempuan masih berpendidikan rendah sehingga belum memiliki kesempatan untuk bekerja di sektor formal," katanya.

Lebih memprihatinkan lagi, tambah Yurliani, banyak perempuan karena rendahnya pendidikan harus bekerja pada keluarga yang tidak dibayar, mencapai 66,40 persen, dan intinya secara normatif kedudukan perempuan sebagai individu, keluarga dan warga negara memiliki kedudukan yang sama.

Namun, secara sosial dan budaya, masih terjadi perlakuan diskriminataif, dan hal tersebut harus mendapatkan perhatian serius dari seluruh pihak, sehingga persamaan gender benar-benar bisa diwujudkan.