Perludem Nilai Alasan Ekonomi Tak Bisa Dibenarkan untuk Tunda Pemilu 2024

Merdeka.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritik usulan penundaan Pemilu 2024, dengan alasan demi pemulihan ekonomi yang dilontarkan Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati menilai alasan demi pemulihan ekonomi tidak bisa dibenarkan, karena selama ini meski di tengah pandemi Covid-19 pemerintah tetap menyelenggarakan kegiatan tersebut.

"Alasan untuk menunda pemilu karena alasan ekonomi saya rasa juga tidak bisa dibenarkan, selama ini kita selalu bisa menyelenggarakan pemilu," kata Khoirunnisa saat dihubungi merdeka.com, Kamis (24/2).

Sehingga, Khoirunnisa menilai soal alasan penundaan pemilu sangat bertolak belakang dengan alasan ketika Pilkada 2020 silam demi alasan pemulihan ekonomi. Alhasil, menurutnya alasan tersebut seperti tidak sesuai dengan argumen ketika sebelumnya.

"Bahkan saat pandemi saja alasan untuk tetap melaksanakan pilkada di tengah pandemi adalah dengan alasan untuk menstimulus ekonomi," ujarnya.

Bahkan, dia sempat menyinggung alasan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang kala itu kukuh untuk melaksanakan Pilkada 2020 agar dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah pandemi Covid-19.

"Dulu saat Pilkada di masa pandemi menggunakan alasan ini (alasan stimulus ekonomi). Pilkada 2024 masih dua tahun lagi, sehingga kita punya waktu untuk mempersiapkannya," lanjutnya.

Harus Patuh Terhadap Konstitusi

Lebih lanjut, Khoirunnisa menilai jika tidak ada alasan bagi seluruh pihak untuk melakukan penundaan Pemilu 2024. Terlebih seluruh proses telah berlangsung termasuk tanggal penetapan pemilu pada Februari 2024.

"Di konstitusi sudah sangat jelas bahwa pemilu setiap lima tahun sekali. Jadi tidak ada alasan untuk menunda pemilu, apalagi KPU, pemerintah, dan DPR sudah menetapkan," tuturnya.

Oleh sebab itu, Dia memperingati agar semua pihak, termasuk partai politik harus mematuhi aturan yang sudah ada dengan periodisasi pemilu setiap lima tahun sekali.

"Sekali lagi kita harus patuh dengan konstitusi, sudah disebutkan bahwa pemilu setiap lima tahun sekali. Semua pihak harus memahami itu, termasuk juga dengan partai politik," katanya.

"Saat ini penyelenggara pemilu sudah mempersiapkan pemilu 2024, tahapan sudah akan dijalankan. Sehingga tidak perlu lagi menyuarakan penundaan pemilu," tambahnya.

Usulan Cak Imin Tunda Pemilu 2024

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda. Pernyataan itu disampaikan Cak Imin usai menerima pelaku UMKM, para pengusaha dan para analis ekonomi Perbankan.

“Dari seluruh masukan itu saya mengusulkan Pemilu 2024 itu ditunda satu atau dua tahun. Agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze (pembekuan ekonomi) untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi,” kata Cak Imin dalam Keterangannya, Rabu (23/2).

“Ya setahun lah maksimal dua tahun,” tambahnya.

Pria yang kerap disapa Gus Muhaimin ini juga mengaku, banyak masukan dari kalangan dunia usaha, terutama memasuki tahun 2022 sangat optimis melihat peluang ekonomi, dan untuk untuk recovery dibutuhkan 2 tahun.

“Mereka menyatakan bahwa 2022-2023 akan ada tren momentum-momentum perbaikan yang dahsyat dan akan ada peluang untuk bangkit lebih baik dibanding negara-negara mana pun,” katanya.

Beranjak dari masukan masukan itu, pun hasil kunjungannya dari berbagai daerah, setelah mengalami masa dua tahun. Menurut Cak Imin bisa dikatakan terjadi inefficient dan stagnasi kegiatan sosial politik, ekonomi masyarakat dan yang paling terpukul adalah UMKM.

“UMKM mengalami masa sulit: ekonomi, sosial, pendidikan dan politik juga mengalami stagnasi 2 tahun. Dari kunjungan saya ke daerah dan melihat prospek yang sangat positif ke depan ini, momentum ini tidak boleh diabaikan,” bebernya.

Atas dasar itu, Gus Muhaimin melihat Pemilu yang sudah direncanakan tahun 2024, jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu

“Sebab Pemilu biasanya ada tiga kondisi, Yang pertama para pelaku ekonomi melakukan freeze pembekuan wait and see, lalu agresivitas ekonomi saat pemilu,” katanya.

Kedua, transisi kekuasaan dan pemerintahan itu biasanya mengakibatkan apa yang disebut uncertainty ekonomi, sehingga mengganggu suasana momentum yang sangat bagus apalagi pasca G20. Ketiga, pemilu juga dikhawatirkan, menjadi eksploitasi ancaman konflik. Meski hal tersebut tak menjadi harapan semua pihak.

Ke depan, Gus Muhaimin akan mengkomunikasikan penundaan Pemilu tersebut kepada para pimpinan Partai politik.

“Semoga, usulan saya ini akan saya sampaikan ke teman-teman pimpinan partai, saya usulkan ke Pak Presiden, bagaimana apakah bisa? ya nanti kita lihat saja, apakah mungkin bisa diundur atau tidak. Ini usulan saya,” katanya.