Merdeka.com - Butuh waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan sengketa pajak. Ada yang bisa selesai sampai di proses keberatan saja, atau berlanjut ke proses banding, bahkan sampai ke peninjauan kembali. Masing-masing proses memakan waktu yang cukup panjang. Bahkan paling cepat bisa setahunan. Jika dihitung sampai ke proses banding, bisa membutuhkan waktu 3 tahun lamanya. Bisa dibayangkan bagaimana lamanya jika proses tersebut sampai ke upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

Dalam menyelesaikan sengketa pajak, wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan berbagai upaya hukum dengan berdasarkan ketentuan undang-undang. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, lalu banding ke Pengadilan Pajak dan bisa mengajukan upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali (apabila memenuhi syarat) ke Mahkamah Agung (MA).

Tidak cuma wajib pajak yang harus meluangkan waktu dan tenaganya untuk mengikuti proses tersebut. Tapi juga para penelaah keberatan. Apalagi, jumlah sengketa pajak terus meningkat setiap tahunnya. Sementara jumlah sumber daya manusia yang 'mengurusi' hal ini terbatas. Hal inilah yang menjadi salah satu kendala.

Perlu langkah terobosan untuk menyelesaikan sengketa pajak yang terus meningkat. Salah satunya dengan proses mediasi. Di kantor pajak Australia (ATO) dikenal adanya ADR (altenative Dispute resolution) yang intinya adalah proses mediasi. ADR adalah penyelesaian sengketa dengan cara alternatif. Ada beberapa cara alternatif untuk menyelesaikan sengketa pajak di Australia, dan yang paling populer adalah melalui proses mediasi.

Di Australia, ATO dan wajib pajak bisa bertemu dengan didampingi mediator independen yang berasal dari akademisi/pihak yang dihormati dan dipercaya oleh kedua pihak untuk membahas sengketa itu dan mencari titik temu dari persoalan yang ada.

Prosesnya dilakukan secara transparan. Apabila tidak menemui titik temu maka wajib pajak dipersilakan menempuh jalur hukum. Di negeri kangguru ini, proses mediasi gratis. Sedangkan jalur hukum harus mengeluarkan kocek untuk membayar biaya perkara ditambah wajib pajak harus menggunakan pengacara yang biayanya tidak murah. Hal ini yang mendorong wajib pajak untuk menggunakan jalur mediasi secara maksimal.

Seharusnya di Indonesia proses mediasi seperti ini bisa digunakan sebelum sengketa pajak ini berlanjut ke Pengadilan Pajak. Sehingga banding dan gugatan bisa menurun.

"Kalau kita bisa menyelesaikan itu tanpa proses hukum berbelit dan panjang, saya rasa itu akan mempermudah. Tidak hanya dari Ditjen Pajak dalam menyelesaikan permasalahan, tapi akan juga memberikan pelayanan ke wajib pajak dalam proses penyelesaian sengketa, mereka secara lebih cepat," kata Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi (PKE), Budi Christiadi.

Namun hal itu perlu didukung oleh ketentuan dan aturan yang bisa memback-up usulan tersebut. Seperti Ditjen Pajak diberi kewenangan untuk melakukan mediasi dalam proses sengketa perpajakan tanpa perlu melanjutkan proses itu ke Pengadilan Pajak atau ke Mahkamah Agung. Karena jika dilihat dari statistik tahun ke tahun, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak dan proses keberatan selalu meningkat. Begitu juga dengan pengajuan peninjauan kembali ke MA.

"Tahun 2012 kita menerima 3.718 putusan Pengadilan Pajak. Dari angka itu sekitar 2.744 itu yang kita lakukan evaluasi. Jadi hasil evaluasi itu kita mengajukan sekitar 1.238 PK," ujarnya.

Upaya PK sendiri merupakan upaya hukum terakhir yang bisa dilakukan dalam suatu proses sengketa pajak. Subdit PKE bertugas melakukan evaluasi atas putusan Pengadilan Pajak dan apabila berdasar evaluasi tersebut disimpulkan bahwa Ditjen Pajak perlu melakukan PK, maka Subdit PKE-lah yang membuat memori PK. Karena itu Subdit PKE sering disebut sebagai benteng upaya hukum terakhir. Karena memang tugas utamanya adalah melakukan evaluasi.

"PK ini tidak hanya dilakukan Ditjen Pajak tapi wajib pajak pun bisa mengajukan PK ke MA. Pada saat wajib pajak mengajukan PK ke MA kita membuat kontra memori ada sekitar 319," jelasnya.

PK yang dilakukan Ditjen Pajak berdasarkan UU di Pengadilan Pajak No 14 tahun 2002. Pelaksanaan evaluasi atas putusan Pengadilan Pajak dilakukan secara menyeluruh tidak hanya terhadap putusan pengadilan tapi juga atas putusan keberatan sebelum proses pengadilan itu dilakukan.

"Kadang kita bisa menerima putusan mengalahkan Ditjen Pajak berdasarkan putusan mahkamah atau majelis di Pengadilan Pajak kalau kita kalah berarti ada sesuatu yang mungkin dirasa kurang atau salah," ungkapnya.

Dari sini, Subdit PKE akan melakukan evaluasi apabila ada kekurangan atau kesalahan baik di dari peraturan, ketentuan di Ditjen Pajak itu sendiri. Kemudian akan dilakukan koreksi internal ke direktorat terkait dengan permasalahan itu.

"Sebagai contoh hasil sengketa terjadi karena proses pemeriksaan sehingga kalau memang ada prosedur yang dirasa kurang dan belum dilakukan sehingga mengalahkan kita, maka akan akan dilakukan feeding ke direktorat terkait/unit Ditjen Pajak," imbuhnya.