Perlakuan tak adil PBB antara vonis mati Australia dengan TKI
Merdeka.com - Pemerintah Indonesia dalam waktu dekat menjalankan eksekusi hukuman mati terhadap dua warga Australia anggota kelompok pengedar narkoba 'Bali Nine'. Menurut informasi yang beredar, eksekusi mati rencananya dilakukan pada Selasa (17/2) di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.
Terhadap rencana eksekusi ini, pemerintah Australia gigih melakukan lobi agar dua warganya tersebut urung dieksekusi mati oleh otoritas Indonesia. Dukungan pada Negeri Kanguru turut disuarakan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon.
Melalui juru bicaranya, Ki-moon mengaku telah menghubungi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Kamis (12/2). Dia mengingatkan Indonesia agar mempertimbangkan ulang keputusan menghukum mati warga asing.
"PBB menentang pelaksanaan hukuman mati dengan alasan apapun. Sekjen meminta Indonesia mempertimbangkan ulang vonis eksekusi terhadap pelaku kejahatan narkoba," kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric seperti dilansir Channel News Asia, Minggu (15/2).
Sikap PBB yang menentang eksekusi mati warga Australia ini menuai protes dari berbagai pihak. Selain dinilai melakukan intervensi terhadap kebijakan pemerintah Indonesia, sikap Sekjen PBB ini juga tidak adil lantaran hukuman mati pernah dilakukan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Namun, PBB tidak memprotes pelaksanaan hukuman mati tersebut.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Panglima TNI Temui Panglima Angkatan Bersenjata Australia, Sosoknya Tak Sembarangan Pernah Terlibat Perang "Timor-Timur"
Panglima TNI bertemu Panglima AB Australia. Ternyata pernah terlibat di perang "Timor-Timur". Simak informasinya.
Baca SelengkapnyaAmerika, Inggris, hingga Australia Kompak Hentikan Pendanaan ke PBB, Ini Alasannya
Australia, Kanada, dan Finlandia juga menyatakan akan berhenti sementara dalam mendanai UNRWA.
Baca SelengkapnyaJokowi Ajak ASEAN dan Australia Perkuat Kemitraan di Usia Emas 50 Tahun
Jokowi mendorong penguatan kerja sama ekonomi dengan memperkuat integrasi ekonomi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Australia Dukung Karyawan Tolak Angkat Telepon Bos di Luar Jam Kerja, Perusahaan yang Melanggar Bakal Didenda
Ini akan diatur dalam undang-undang yang diajukan pemerintah federal Australia.
Baca SelengkapnyaVIDEO: Isi Pertemuan Penting Prabowo Bersama Barisan Jenderal saat Terima Wakil PM Australia
Keduanya sepakat segera meneken perjanjian kerja sama pertahanan.
Baca SelengkapnyaBertemu PM Anthony Albanese, Jokowi Kembali Undang Sektor Swasta Australia Bangun IKN
Jokowi pun menekankan, pentingnya kerja sama di sektor jasa keuangan dan mengumumkan rencana pembukaan kantor perwakilan BNI di Sydney.
Baca SelengkapnyaPendapat Pakar Terkait TNI Ubah Istilah KKB di Papua menjadi OPM
Jenderal Agus mengungkap penggantian nomenklatur itu mengikuti penyebutan dari OPM sendiri.
Baca SelengkapnyaCara Jenderal TNI Bintang 4 Antisipasi Serangan KKB Papua Saat Hari Pencoblosan Pemilu
Jelang hari pencoblosan Pemilu 2024, TNI AD menyiapkan sejumlah rangkaian antisipasi pengamanan
Baca SelengkapnyaJokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024
Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca Selengkapnya