Perjalanan dinas PNS DPRD Kalbar diduga fiktif

Merdeka.com - Sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di DPRD Provinsi Kalimantan Barat diduga melakukan pemalsuan perjalanan dinas. Pengeluaran yang dikeluarkan diperkirakan mencapai Rp 391 juta.

"Perjalanan dinas itu menggunakan dokumen asli tapi palsu," ujar Kepala Sub Bagian Keprotokolan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Tugiyanto saat dihubungi di Pontianak, Minggu (5/5), seperti dilansir Antara.

Tugiyanto mengaku pernah menghitung kemungkinan kerugian daerah dari perjalanan dinas yang diduga fiktif tahun 2012 tahap kedua, dalam hitungannya itu nilainya mencapai Rp 391 juta. Dia juga pernah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan perjalanan dinas fiktif itu.

Akibat jumlah tersebut, dirinya terpaksa mengembalikan uang perjalanan dinas yang nilainya terlalu berlebihan. Sebab, tiket keberangkatan yang dibeli tengah mahal karena memasuki masa peak season (musim ramai).

Setidaknya, imbuh dia, ada 36 rekannya sesama pegawai di lingkungan Setwan Kalbar yang diperiksa terkait dugaan perjalanan dinas fiktif tersebut. Bahkan, ada yang tidak berangkat namun mendapat kompensasi antara Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta setiap keberangkatan.

"Istilahnya, pinjam nama," ujar dia.

Meski demikian, dokumen perjalanan seperti airport tax, boarding pass, tiket pesawat, pun diduga asli tapi palsu. Alhasil, yang dilakukannya bukan sekadar pengembalian uang tiket atau perjalanan dinas.

"Tapi, bagaimana adanya dugaan unsur pemalsuan dan tindakan kerugian kepada negara," kata dia.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Provinsi Kalbar Bambang Soerahmat membantah pernyataan Tugiyanto. Menurut dia, pernyataan tersebut tidak mempunyai dasar.

"Faktanya, tidak ada temuan, karena untuk tahun 2012 Sekretariat DPRD sedang diproses oleh BPK, sementara untuk 2011 tidak ada temuan bahkan kita jadi percontohan," katanya.

Ia menambahkan, kalau terjadi kesalahan, sejak awal aparat hukum akan mendatangi DPRD Provinsi Kalbar.