Penjelasan Kemendagri soal puluhan KTP palsu dari Kamboja
Merdeka.com - Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, e-KTP asal Kamboja merupakan bekas yang sudah terisi datanya. Modus yang digunakan untuk memalsukan e-KTP, dengan mengganti data penduduk di halaman pertama (overlay) yang berbeda dengan data asli di dalam Chip.
"Kemendagri sudah melakukan investigasi, semua e-KTP palsu, menggunakan e-KTP bekas. Modusnya dengan mengganti data penduduk di halaman depan," paparnya dalam konferensi pers di Kemendagri Senin, (13/2).
Dari 36 e-KTP palsu, 16 di antaranya data dapat terbaca, sisanya 20 tidak. Semua data yang tercantum dalam e-KTP berbeda dengan database, sehingga bisa dipastikan server Kemendagri dalam kondisi aman.
"Server kita aman, tidak ada hacker. Yang dapat dibaca yang asli," ungkapnya.
Dari 36 e-KTP menggunakan 19 foto wajah, sehingga ada beberapa e-KTP yang menggunakan foto wajah yang sama. Ada empat e-KTP dengan wajah sama (2 kasus, 8 keping). Tiga e-KTP dengan wajah sama (3 kasus, 9 keping). Dua e-KTP dengan foto wajah sama (5 kasus, 10 keping). Sisanya 9 e-KTP dengan wajah yang sama.
"Artinya orang mengisi secara manual. Modusnya dengan mengganti foto, nama, alamat, dan kolom agama," jelasnya.
36 Blangko yang rusak didapatkan dari 10 kecamatan dan 20 kelurahan di DKI. Zudan menghimbau untuk berhati-hati dengan blangko yang rusak, karena bisa digunakan untuk kejahatan.
Data fisik dari e-KTP kemungkinan berasal dari website milik KPU dengan menampilkan data DPT, DPS Pileg, Pilpres, atau Pilkada. Kemungkinan juga berasal dari data Kartu Keluarga (KK) yang hilang atau data KK yang salah saat entri namun data tersebut tidak dimusnahkan.
"Kemungkinan pemalsu mencari blangko e-KTP yang terbuang di tempat sampah," tandasnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kemenkop UKM akan terus melakukan pendataan K-UMKM meski kabinet pemerintahan segera berakhir.
Baca SelengkapnyaAdapun proses verifikasi ini sebagai bagian dari langkah selektif Pemprov DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPenyaluran perdana Bantuan Pangan Beras 2024 ini diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Data KPU per Senin 19 Februari 2024 mencatat jumlah petugas Pemilu meninggal dunia mencapai 71 orang.
Baca SelengkapnyaMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo bakal menerapkan sistem ‘Satu Data Indonesia’ yang dinamakan KTP Sakti jika terpilih menjadi Presiden 2024.
Baca SelengkapnyaGanguan terhadap sistem SIREKAP, KPU menyatakan hal itu disebabkan salah satunya oleh gangguan DDoS.
Baca SelengkapnyaDiharapkan setiap TPAKD dapat memiliki unit-unit Pusat Literasi dan Inklusi Keuangan yang tersebar, terdekat, dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Baca SelengkapnyaMaurits menambahkan, Kemendagri konsisten dalam meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bersama tim pembina Samsat turun ke berbagai daerah.
Baca Selengkapnya