Penjelasan Agung Laksono soal kasus PON Riau

Merdeka.com - Menko Kesra Agung Laksono diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kasus PON Riau. Agung mengakui pernah bertemu dengan Gubernur Riau Rusli Zainal membahas soal anggaran. Namun dia membantah adanya uang panas yang mengalir ke kantongnya.

"Enggak ada uang pelicin, saya hanya mengatur tentang kuasa pengguna anggaran," kata Agung saat jumpa pers di kantornya, Senin (9/7).

Agung menjelaskan, pada 29 Maret lalu gubernur Riau meminta dirinya memfasilitasi rapat koordinasi dengan kementerian terkait berkenaan dengan permasalahan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Agung akhirnya melakukan rapat koordinasi dengan Kemenkeu, Kemenpora, Koni, Kemendagri, Bapenas dan 15 Kementerian lain.

"KPA itu tidak dapat ditentukan, sehingga penggunaan APBN, dan penyempurnaan infrastruktur PON tidak bisa dilakukan," katanya.

Menurut Agung, dana Rp 460 miliar sudah ada untuk penyelesaian infrastruktur. "Sebagai Menko Kesra saya tergerak merespon, semata-mata agar PON bisa berjalan. Terus saya undang gubernur dan staf, saat itu PU menolak, Kemenpora tidak siap karena infrastruktur. Akhirnya menyebabkan perdebatan," katanya.

Akhirnya kata Agung, kesimpulan diserahkan kepada Trilateral yaitu, Pemprov Riau, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum. "Tidak ada pembagian uang saat itu, saya tolak anggapan-anggapan tersebut," tuturnya.

"Kalau ada yang seperti itu DPRD tidak ada hubungannya, kalau ada itu urusan masing-masing, tanggung jawab saya mengatur lalu lintas ke kementerian pusat," katanya.

Agung juga merasa kecewa dengan kabar yang menyatakan dirinya mangkir dua kali dari panggilan KPK. Menurut Agung, saat pemanggilan pertama Agung mengaku sudah ada jadwal di Kendari.

"Saya agak kecewa dianggap mangkir. Saya terima surat panggilan tanggal 2 Juli jam 5 sore, padahal tanggal 3 sudah ada tugas di pesta paduan suara Gereja di Kendari, terus enggak bisa ditunda lagi, saya harus berangkat pagi," jelasnya.

Setelah itu Agung melayangkan surat ke KPK pada tanggal 5 Juli agar tidak dikatakan mangkir. "Karena tidak ada informasi lagi saya tidak ke sana. Yang tanggal 6 hari Jumat saya terima juga tanggal 6, tidak ada mangkir-mangkir," tandasnya. (mdk/did)