Merdeka.com - Sejumlah pengusaha truk yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Tengah mengeluhkan pembatasan pembelian biosolar di sejumlah lokasi SPBU. Dengan pembelian biosolar dibatasi menyulitkan sopir truk, dan berdampak pada antrean berjam-jam.

"Kalau seperti ini sopir truk antarkota antarprovinsi kondisinya benar benar sangat menyulitkan. Kita temukan sopir antre berjam-jam, juga pembelian biosolar dibatasi berbeda-beda di setiap SPBU," kata Wakil Ketua Bidang Angkutan Distribusi dan Logistik Aptrindo Jateng dan DIY, Agus Pratiknyo, Senin (17/10).

Dia menjelaskan kelangkaan biosolar telah memicu pengiriman distribusi logistik ke berbagai daerah menjadi tersendat. Selain itu membuat para sopir buang tenaga untuk antre di SPBU.

"Waktu perjalanannya terbuang sia-sia karena hampir merata di 35 kabupaten kota," ungkapnya.

Pihaknya mendesak Pertamina meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas penjualan BBM di SPBU. Sebab, hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kebocoran penjualan BBM.

"Sebenarnya sudah lama dilakukan pendataan penjualan biosolar oleh petugas di semua SPBU, namun sampai saat ini kami tidak tahu untuk apa," ujarnya.

Kepada pemerintah untuk menerbitkan peraturan yang memperbolehkan hanya kendaraan umum pelat kuning saja yang bisa menikmati subsidi BBM. Dengan begitu, tidak terjadi kebocoran penjualan BBM bersubsidi ke sektor industri dengan menggunakan tangki yang dimodifikasi atau berpuluh-puluh jeriken.

"Kalau untuk pengendalian suplai BBM bersubsidi harusnya sudah bisa dikalkulasikan dengan pendataan itu. Kami berharap pemerintah mau serius memikirkan soal kelangkaan biosolar yang sering terjadi ini," jelasnya.

Sementara itu Unit Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina Pemasaran Regional Jawa Bagian Tengah, Brasto Galih Nugroho mengatakan masih terus melakukan penghitungan proyeksi kebutuhan solar subsidi dan memastikan suplai agar dapat memenuhi peningkatan.

"Bahkan untuk Solar subsidi konsumsi harian sejak September mengalami peningkatan 17 persen dibandingkan rerata harian di periode Januari sampai Agustus 2021 di wilayah Jawa Tengah dan DIY. Kita berkomitmen untuk memenuhinya dan paralel kami akan berkoordinasi dengan BPH Migas untuk penambahan kuota solar subsidi dan memastikan suplai yang kami lakukan dapat memenuhi peningkatan demand yang terjadi," kata Brasto.

Dalam proses penyalurannya Pertamina Patra Niaga juga mematuhi regulasi dan ketetapan pemerintah yang berlaku.

Selain berkoordinasi dengan pihak terkait, Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk menyalurkan Solar Subsidi dengan tepat sasaran sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 191/2014.

"Jika lembaga penyalur atau SPBU terindikasi dan terbukti terjadi penyelewengan Pertamina tidak segan memberikan sanksi tegas," pungkas Brasto.