Pengusaha di Solo kecewa tak dilibatkan revisi UMK oleh Ganjar
Merdeka.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Solo menyayangkan revisi upah minimum kota (UMK) yang dilakukan sepihak oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Para pengusaha juga mengaku tidak pernah mengajukan revisi UMK pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Semestinya penetapan UMK harus sesuai peraturan perundang-undangan. Yaitu salah satunya mengajak pengusaha untuk membahas UMK. Faktanya kami tidak pernah diundang oleh gubernur," kata Sekretaris Apindo, Wahyu Haryanto, di Solo, Selasa (25/11).
Meski Ganjar telah menaikkan UMK, namun para pengusaha di Solo, kata Wahyu, tetap berpatokan pada UMK sebelum revisi yaitu Rp 1,119 juta. Apindo, menurut Wahyu, akan mempelajari mekanisme yang dipakai pemerintah Jateng dalam memutuskan UMK.
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Solo Sumartono Kardjo mengatakan Gubernur Ganjar Pranowo memang telah memutuskan UMK Solo 2015 direvisi dari semula Rp 1,119 juta menjadi Rp 1,222 juta. Revisi tersebut, kata Sumartono, diputuskan sendiri oleh Gubernur.
"Kami tidak bisa berbuat apa-apa pasca penetapan UMK 2015. Padahal awalnya gubernur Ganjar Pranowo akan menyerahkan keputusan revisi ke pengusaha dan serikat buruh," ucapnya.
Sumartono menambahkan, yang paling mengetahui dampak kenaikan BBM terhadap operasional perusahaan maupun kebutuhan buruh, adalah para pengusaha dan buruh.
"Dulu gubernur meminta menyelesaikan sendiri antara pengusaha dan buruh. Karena kemampuan tiap perusahaan berbeda dan dampak yang dialami juga berbeda," tandasnya.
"Karena Gubernur sudah memutuskan sepihak, kami tinggal mensosialisasikan revisi UMK tersebut ke pengusaha dan serikat buruh," sambungnya.
Terkait kemungkinan pengusaha akan mengajukan penangguhan UMK ke pemerintah provinsi, ia mempersilahkannya. Sebab sudah ada revisi UMK tanpa pembahasan di Dewan Pengupahan.
"Kalau para pengusaha mau mengajukan penangguhan UMK silahkan saja. Kami akan memfasilitasi. Kami tidak bisa memaksa pengusaha mematuhi UMK. Sebab faktanya ada yang benar-benar tidak bisa memenuhi UMK. Jika dipaksakan, justru malah usaha tersebut tutup dan buruh kehilangan pekerjaannya," ucapnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dies Natalis ke 74 UGM: Ganjar Ajak Perguruan Tinggi Ikut Aktif Selesaikan Masalah Sektoral di Indonesia
Ganjar juga menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-74 untuk Ganjar.
Baca SelengkapnyaGanjar: Mengelola Sampah Bisa Ciptakan Lapangan Kerja
Tidak melulu soal berbisnis dengan modal besar, namun juga bisa dimulai dengan hal yang sederhana.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo: BUMN Tak Boleh Punya Cucu dan Cicit Perusahaan
Ganjar ingin agar operasional bisnis perusahaan BUMN tidak merugikan sektor swasta hingga UMKM.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ganjar: Impor Batik Harus Dibatasi agar UMKM Dalam Negeri Tidak Kewalahan
Ganjar sepakat impor batik harus dibatasi melalui regulasi yang jelas.
Baca SelengkapnyaDukung Kesetaraan, BCA Salurkan UMKM Entrepreneur Perempuan Rp14,8 Triliun Sepanjang 2023
Persentase pekerja perempuan di BCA juga mencapai 60,8 persen dari total pekerja dan menduduki 61,1 persen dari total manajer di perusahaan.
Baca SelengkapnyaKampanye di Karawang, Ganjar Dicurhati Ibu-Ibu 'Cari Kerja Dipersulit, Harus Bayar Rp5 Juta ke Ordal'
Di hadapan Ganjar, Eli menceritakan dua anaknya yang lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kesulitan mencari kerja.
Baca SelengkapnyaDitambah 10 Persen, Segini Total Gaji Guru yang Dijanjikan Ganjar Jika Menang Pilpres 2024
Ganjar bilang gaji guru saat ini masih berkisaran di angka Rp300.000 per bulan.
Baca SelengkapnyaRespons Agus Gumiwang Masuk Bursa Calon Ketum Golkar
Jawabannya masih sama yaitu masih fokus mengurus perindustrian.
Baca SelengkapnyaIni Cara Ganjar-Mahfud Perluas Sekolah Siap Kerja dan Buka 17 Juta Lowongan Kerja
Ganjar telah mendirikan SMK/SMA berasrama, dan semua siswa dari keluarga tak mampu digratiskan tanpa biaya sepeserpun.
Baca Selengkapnya