Penghematan anggaran, Sri Mulyani diminta jaga kredibilitas Jokowi

Merdeka.com - Rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) memangkas APBN 2016 untuk penghematan mendapat dukungan dari parlemen. Namun, khusus Fraksi Partai Golkar mewanti-wanti agar langkah Menkeu mengutak-atik APBN demi penghematan tetap menjaga kredibilitas Presiden RI Joko Widodo dan Nawacita.

"Ini yang perlu ada penyesuaian. Ibu menteri bicara juga soal membangun kredibilitas di APBN yang sekarang maupun yang akan datang. Anda juga bicara penghematan anggaran. Tapi, saya cuma ingin itu tak mengorbankan apa yang jadi cita-cita Presiden di Nawacita," kata anggota Komisi XI DPR, M Misbakhun, Kamis (25/8).

Sikap Golkar itu disampaikan Misbakhun dalam rapat kerja dengan Menkeu Sri Mulyani dan Wakil Menkeu Mardiasmo. Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi Melchias Markus Mekeng itu Misbakhun mengatakan, Presiden Jokowi sudah menegaskan dalam pidatonya di depan MPR maupun sidang bersama DPR dan DPD pertengahan Agustus lalu bahwa pemerintah berkomitmen menjaga kesinambungan kredibilitas pemerintahan.

Menurut Misbakhun, SMI yang baru kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Kabinet Kerja memang butuh melakukan kalibrasi di dalam jajarannya maupun pelaksanaan pemerintahan yang sudah berjalan. Namun, sudah semestinya SMI sudah bisa mulai menunjukkan bahwa mantan petinggi Bank Dunia itu sudah berusaha menjaga kredibilitas pemerintahan Presiden Jokowi.

"Misalnya, bagaimana komitmen Presiden membangun dari pinggiran terjaga. Saya terima kasih Ibu Menteri hanya menunda Dana Alokasi Khusus atau DAU, dan bukan memotongnya. Ini saya memberikan apresiasi yang tinggi, karena sesuai dengan keinginan Presiden membangun dari pinggiran," jelas Misbakhun.

Selain itu dia menganggap SMI mulai menyesuaikan diri dengan keinginan Presiden agar anggaran infrastruktur tak dipangkas. Sebab, Presiden Jokowi ingin menyeimbangkan dukungan infrastruktur antara Jawa dengan luar Jawa.

"Adalah tugas kita bersama dalam mengawal ini di APBN. Pengawalan Golkar ini sifatnya bukan hanya on paper, tapi realitas di lapangan," tegas Misbakhun.

Walau demikian Misbakhun mengingatkan SMI bahwa ada beberapa hal menyangkut penjagaan kredibilitas Presiden Jokowi yang harus diperhatikannya. Ia mencontohkan soal dana tunjangan profesi guru yang besarnya sekitar Rp 23 triliunan. SMI menyebut dana itu belum dicairkan karena gurunya tidak ada, atau ada guru namun belum disertifikasi.

Namun, sejumlah legislator seperti Johnny G Plate dari Nasdem, Hendrawan Supratikno dari PDIP, maupun Misbakhun sendiri, benar-benar menemukan guru-guru yang sudah bekerja sejak awal tahun 2016 tapi belum dibayar.

"Mereka benar-benar ada orangnya, sudah bekerja, dan tunjangan belum dibayar. Tolong, bila ibu baru dapat info, mohon didalami. Faktanya di lapangan banyak sekali guru-guru kita itu. Kenapa ini harus? Sebab Konstitusi kita sudah wajibkan 20 persen dana pendidikan," jelasnya.

Terkait tax amnesty dan perpajakan, Misbakhun juga meminta SMI agar benar-benar mendelegasikan wewenang pengaturan pengampunan pajak kepada Direktorat Jenderal Perpajakan. Sebab yang terjadi selama ini baru sekedar pada tahap pemberian otoritasi, namun belum masuk ke pendelegasian kewenangan.

Selain itu, SMI harus bisa memastikan tax amnesty berhasil dilaksanakan sesuai keinginan Presiden Jokowi, dengan cara menghilangkan semua penghalang kelancaran program itu. Dia mencontohkan adanya sejumlah laporan wajib pajak yang mengeluhkan formulir-formulir, yang pada ujungnya justru mempersulit masyarakat yang ingin ikut Tax Amnesty.

"Saya minta tolong dengan sangat, agar Ibu mengkalibrasi semuanya. Presiden, Ibu Sendiri, Kakanwil, semua sudah sosialisasi. Sekarang bagaimana ini dikalibrasi sehingga satu irama dan satu spirit. Karena tax amnesty ini, bagaimanapun ide dan gagasan presiden. Tugas kita adalah memuluskan keinginan beliau," beber Misbakhun.

Sang Menkeu yang terus memperhatikan Misbakhun selama berbicara itu, juga diingatkan agar membangun kredibilitas penerimaan pajak dan bea cukai. Bukan sekedar aturan dan angka, namun juga proses mencapainya.

"Penerimaan November ya harus dicatat dan masuk November. Jangan penerimaan Desember, dicatat sebagai penerimaan November. Ini bagian dari menjaga kredibilitas," tegasnya.

Sri Mulyani mengangguk-angguk sambil tersenyum ke Misbakhun. Sedangkan Ketua Komisi XI DPR yang juga dari Fraksi Golkar, Melchias Markus Mekeng juga berkali-kali mengingatkan Menkeu SMI agar menjaga kredibilitas itu. Dia menyoroti penyusunan APBN selama ini yang kerap berubah-ubah.

"Jadi kita harap Menkeu bisa membuat postur APBN yang lebih realistis dan tak berubah-ubah lagi," kata Mekeng.