Pengawasan perang politik di udara, akun penyebar kampanye hitam bakal ditutup paksa
Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPu) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) untuk mengawasi aktivitas politik di media sosial. Setiap akun yang melakukan kampanye hitam akan ditutup paksa.
"Bagaimana take down akun yang melakukan kampanye negatif, ujaran kebencian, atau menjelekan pihak lawan. Nanti kalau ada akun-akun yang melakukan itu, maka kita akan bisa langsung menyampaikannya ke Kominfo untuk bisa di take down," tutur Komisioner Bawaslu Mochamad Afifuddin di Jakarta, Selasa (25/9).
Menurut Afif, upaya itu juga didukung lewat koordinasi setiap platform media sosial. Mereka sudah bersepakat untuk langkah penutupan paksa akun kampanye hitam.
"Dan kami juga sedang memikirkan terobosan untuk kerja sama dengan cyber crimenya Mabes Polri agar penindakannya menjadi lebih efektif, lebih banyak pihak yang terlibat, dari sisi pencegahannya kami sudah sampaikan berulang kali agar semua pihak bijak dalam menggunakan medsos," jelas dia.
Diakuinya, salah satu kendalanya adalah setiap orang bisa mengendalikan banyak akun secara bebas. Untuk itu, imbauan terkait sikap dewasa dalam bersosial media tak boleh berhenti.
"Pertarungan di udara dan ini harus kita antisipasi, tentu dari sisi kami pencegahannya mengajak semua pihak untuk tidak mudah menyebarkan informasi yang belum tentu akurasinya benar, mengajak semua pihak untuk menjaga mana yang kalau disebarkan menimbulkan efek ketidaktentraman, atau menimbulkan efek ketidaknyamanan baik terhadap pihak yang diserang, baik untuk masyarakat umum," tutup Afif.
Reporter: Nanda Perdana PutraSumber: Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bawaslu sedang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial saat kontestasi pemilu.
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Data dari PPATK bisa dijadikan peringatan oleh seluruh peserta Pemilu.
Baca SelengkapnyaBawaslu dinilai diskriminatif dalam menangani laporan pelanggaran pemilu
Baca SelengkapnyaPatroli siber itu bertujuan untuk memastikan tidak ada aktivitas kampanye dalam media sosial yang terdaftar
Baca SelengkapnyaBawaslu Jateng menyatakan tidak ada unsur pelanggaran kampanye pada peristiwa itu, karena Rakernas DPP APPSI bukan merupakan kegiatan kampanye pemilu.
Baca SelengkapnyaBerkali-kali Jadi Capres, Para Politikus Luar Negeri Ini Selalu Kalah dalam Pemilu, Ada yang Sampai 10 Kali
Baca SelengkapnyaBawaslu menyebut, pelanggaran itu diketahui setelah pihaknya melakukan klarifikasi dan kajian.
Baca Selengkapnya