Merdeka.com - Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar menganggap kualitas uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini agak bermasalah.

Saat fit and proper test capim KPK Jilid III pada 2011 misalnya, kata Zainal, para anggota DPR kerap melontarkan pertanyaan yang dianggap tidak pantas untuk disampaikan pada calon. Bahkan, dia juga menyinggung adanya capim KPK yang diunggulkan sehingga mendapat perlakuan lebih dari anggota DPR.

"Kualitas fit and proper test agak bermasalah. Calon unggulan sudah diteleponin. Calon non-unggulan sampai ditanya 'Anda selingkuh ya?', 'kenapa Anda botak?'. Saya tidak tahu apa kaitannya 'fit and proper test' dengan kebotakan?," kata Zainal dalam diskusi nasional di DPP Partai Demokrat bertajuk ' Mencari Sosok Ideal Pimpinan KPK', Jakarta, Selasa (15/9).

Dosen Fakultas Hukum UGM ini juga menyarankan Komisi III untuk menggunakan jasa para ahli saat melakukan fit anda proper test. Namun, menurut dia, kewenangan tetap ada di tangan anggota legislatif.

"Kenapa enggak pakai ahli? Panel ahli kan jauh lebih bisa menggali potensi capim. Biar kan anggota hanya melihat," terang Zainal.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah menyerahkan delapan nama calon pimpinan KPK ke DPR. Nama-nama calon pimpinan KPK pilihan Presiden Joko Widodo itu akan digodok di parlemen sebelum diserahkan kembali ke Istana.

Delapan nama yang masuk ke meja pimpinan DPR hasil saringan Tim Pansel adalah Saut Situmorang, Surya Chandra, Alexander Marwata, Basariah Panjaitan, Agus Rahardjo, Sujanarko, Johan Budi Sapto Prabowo dan Laode Muhammad Syarif.