Pengamat: Bukan Soal Transportasi, PSBB Tak Efektif Jika Warga Tetap Beraktivitas

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo alias Jokowi akan melakukan evaluasi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada daerah-daerah yang sudah memberlakukannya. Jokowi ingin hal-hal yang kurang diperbaiki agar kebijakan ini benar-benar berjalan efektif.

Pengamat Transportasi, Ellen Tangkudung, efektif tidaknya kebijakan ini bergantung pada sumber aktifitas warga sendiri bukan karena tersedia atau tidaknya transportasi.

"Aktivitasnya kalau engak berhenti, kalau industri masih jalan, kalau pasar masih buka semua. Itu kan orangnya masih bekerja," kata Ellen kepada Liputan6.com, Rabu (22/4).

Ellen menilai tepat langkah Kementerian Perhubungan atau Kemenhub untuk tidak menghentikan operasi KRL meski pemerintah daerah sempat meminta agar memberhentikan sementara operasional Kereta Commuter Line.

"Pemda-pemda itu meminta dihentikan karena mereka juga tidak berdaya dengan aktivitas-aktivitas yang masih jalan ini. Jadi mintanya transportasinya dihentikan," ungkapnya.

Menurut Ellen kalau sarana transportasinya yang dihentikan, maka mereka yang masih bekerja akan menggunakan sarana lain. Yang menurutnya justru akan memperparah penularan karena tidak terkendali seperti di KRL.

Ia melihat, tumpukan penumpang KRL diakibatkan karena pengurangan jumlah armada kereta kala jam-jam sibuk. Ellen mengusulkan supaya pengurangan dilakukan saat jam lenggang saja.

"Nah harusnya (mulai) jam 4 aja biasa, dibikin seperti biasa aja. Cuman kalau siang dibikin lebih jarang boleh. Tapi di jam sibuk itu jangan," katanya.

Bukan Sentimen Politis

Ellen melihat penolakan Kemenhub soal usulan penghentian sementara KRL bukan didasarkan pada sentimen politis. Menurutnya Kemenhub sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya, yakni melayani masyarakat melalui transportasi.

"Dan transportasi kereta itu tanggung jawab pemerintah. Sehingga mereka bisa ngatur, mau dijarangin, mau dihentikan operasinya gak ada kerugian apa-apa di pemerintah," katanya.

Ellen meminta untuk melihat kasus tersebut dengan asumsi dasar bahwa layanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah.

"Kalau itu (KRL) ditiadakan bayangkan ini orang-orang mau naik apa? Naik sepeda motor lebih gak bener lagi kan gak ada jarak fisik kan," ucapnya.

"Terus ada yang bilang, ya sediakan aja bus. Ya sama aja kalau disediakan bus oleh swasta lebih baik pemerintah yang menyediakan karena itu lebih murah," lanjutnya.

Ellen justru khawatir pada perusahaan di luar delapan sektor yang dikecualikan tetap beroperasi. Hal ini akhirnya membuat masih banyak pekerja yang beraktivitas.

"Karena Kementerian Perindustrian masih mengizinkan industri itu beroperasi kalau ada izin, nah apakah izin itu diberikan pada yang apa kita gak tau. Harusnya sih di delapan sektor," ungkapnya.

Ellen juga menjelaskan, tak semua pekerjaan di delapan sektor tersebut mesti berangkat ke kantor. Menurutnya demi mendukung PSBB bisa saja pekerjaan-pekerjaan yang non-teknis digarap dari rumah.

"Dari delapan sektor itu ada juga yang bisa dikerjakan di rumah. Misalnya ada industri apa di situ ada personalia, ada akunting, ada keuangan, mereka itu suruh kerja di rumah. Gak usah kerja di kantor. Di kantor itu benar-benar teknis yang mengoperasikan," tandasnya.

Reporter: Yopi MakdoriSumber: Liputan6.com