Pengamanan Pilkada di Jabar, polisi dapat Rp 145 M dan TNI Rp 26 M

Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di Jawa Barat, di Gedung Pakuan. Penandatanganan disaksikan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto dan Panglima Kodam (Pangdam) III/Siliwangi Mayjen TNI Doni Monardo.

Ahmad Heryawan mengatakan, pelaksanaan tahapan Pilkada serentak yang aman, tertib, dan lancar mutlak dibutuhkan. Untuk merealisasikannya, Pemprov Jawa Barat mengalokasikan anggaran pengamanan Pilkada yang ditujukan untuk institusi pengamanan di daerah.

Anggaran ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, diberikan kepada Polda Jabar sebesar Rp 145 miliar, Polda Metro Jaya sebesar Rp 22 miliar, Kodam III/Siliwangi sebesar Rp 26 miliar dan Kodam V/Jaya sebesar Rp 2,8 miliar.

Ia berharap dana ini segera cair. Oleh karena itu, NPHD dilaksanakan tahun 2017.

"Ini di luar kebiasaan. Kan kalau hibah 2018 ya perjanjiannya 2018, mengurusnya 2018. Tetapi untuk keamanan ini, kita ingin rasa aman terjamin, tidak ada gangguan apapun dalam Pilkada oleh karena serentak di Jawa Barat. Oleh karena itu, kita lakukan sejak dini," paparnya.

Selain itu, kata Aher program pengamanan Pilkada di Jawa Barat bisa dilakukan sejak 1 Januari 2018. Hal ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, pada saat hingga setelah hari H pelaksanaan Pilkada, sehingga seluruh rangkaian pesta demokrasi tersebut dapat berjalan dengan situasi yang terkendali.