Pengadangan Neno Warisman, Gerindra minta Kapolda dan Kabinda Riau dicopot

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta Kepala Kepolisian Daerah Riau dan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Riau dicopot. Hal itu terkait pengadangan aktivis gerakan tagar 2019 ganti presiden di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Sabtu (25/8).

"Perlu ada evaluasi. Kalau enggak beres, mau Kabinda, mau Kapolda, kalau enggak beres, ya copot saja. Banyak yang mau jadi kepala polda, kabinda, masih banyak orang-orang lebih berintegritas," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (27/8).

Dia mempertanyakan alasan polisi melarang digelarnya deklarasi karena dianggap mengganggu keamanan. Wakil Ketua MPR itu menilai sedianya menjadi tugas aparat keamanan.

"Polisi dibiayai dengan uang negara, dengan dana yang cukup besar, memelihara, menjaga jalannya demokrasi, termasuk kalau ada pihak yang akan mengganggu demokrasi. Tugas polisi dengan uang negara itu, memimpin situasi itu," kata Muzani.

Muzani menilai meskipun kepolisian membeberkan alasan penolakan, tapi hal itu terkesan berat sebelah. "Meskipun kita sudah mendengar penjelasan polisi begini begono, tapi nggak bisa dihindari bahwa polisi berat sebelah," ucapnya.

Dugaannya itu diperkuat dengan pelibatan BNI atas pemulangan Neno Warisman ke Jakarta.

"Kabinda itu adalah tugasnya kalau membaca UU BIN, tugasnya adalah memberi informasi. Bukan tampil ke depan. Mungkin karena supaya dianggap kerja kali ya. Mungkin. Jadi kesannya jadi norak," kata dia.