Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pengacara Richard Eliezer: Karena Miskomunikasi, LPSK jadi Tak Bijaksana

Pengacara Richard Eliezer: Karena Miskomunikasi, LPSK jadi Tak Bijaksana Sidang Bharada E. ©2022 Merdeka.com/Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Pengacara Richard Eliezer alias Bharada E, Ronny Talapessy menyayangkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencabut status perlindungan kepada kliennya. Sebab, persoalan wawancara yang dilakukan Bharada E di salah satu stasiun tv dianggapnya hanya karena miskomunikasi.

"Posisi kami jelas, bahwa kami menyesalkan dan menyayangkan. Hanya karena miskomunikasi internal dan ego sektoral, LPSK menjadi tidak bijaksana. Itu kritik saya," kata Ronny kepada merdeka.com, Minggu (12/3).

Ia berharap, LPSK dapat memikirkan kembali dan mencari solusi terkait perlindungan Bharada E. Karena, banyak pihak termasuk LPSK sejauh ini telah bersama-sama berjuang memberikan perlindungan kepada kliennya.

"Saya berharap mereka memikirkan ulang dan mencari solusi terkait pemenuhan hak Eliezer. Tidak perlu lah berkonfrontasi dengan pihak-pihak yang selama ini saling bersinergi mengawal kasus ini, mengawal dan menjaga Eliezer," imbuhnya.

Meski atas pencabutan perlindungan dari LPSK ada kerugian yang dialami Bharada E. Namun, Ronny meyakini jika Rutan Bareskrim dan Ditjen Pas tetap bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi kliennya.

"Ya sebenarnya Rutan Bareskrim dan Ditjen PAS sudah biasa dan profesional menangani tahanan karena itu sudah menjadi tugas mereka sehari-hari. Ketika LPSK mencabut perlindungan, maka secara formal salah satu hak terlindung tidak terpenuhi," ucapnya.

Sementara, Ronny juga menilai ada pelanggaran yang dilakukan LPSK dalam pencabutan perlindungan kepada Bharada E. Sebab, tidak ada perjanjian yang dilanggar kliennya dalam proses wawancara kepada stasiun tv tersebut.

"Bahwa pencabutan oleh LPSM adalah melawan hukum karena tidak ada perjanjian yang dilanggar oleh Richard Eliezer. Sangat disayangkan pencabutan tersebut tidak memenuhi syarat," tuturnya.

Diketahui bahwa belakangan ini LPSK telah memutuskan mencabut status perlindungan kepada Bharada E. Lantaran dianggap melanggar perjanjian aras wawancara oleh stasiun televisi tanpa persetujuan LPSK.

Meski demikian dari pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah memastikan telah memberikan izin kepada Bharada E untuk proses wawancara tersebut.

"Surat izinnya memang dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, karena memang secara ketentuan Permenkumham itu memang perizinan wawancara ataupun liputan yang melibatkan warga binaan itu dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan," kata Koordinator Humas dan Protokol Ditjen Pas Kemenkumham Rika Aprianti, Jumat (10/3/2023).

"Dan memang di salah satu klausul kita memang membolehkan selama warga binaannya bersedia, dan dalam hal ini Eliezer bersedia untuk diwawancarai," sambungnya.

Sudah Kirimkan Izin

Sementara itu, Pemimpin Redaksi (Pemred) Kompas TV Rosiana Silalahi pun menyampaikan klarifikasinya. Dia menyatakan bahwa semua proses perizinan untuk mewawancarai Richard Eliezer telah diurus, termasuk kepada LPSK.

"Semua proses perijinan sudah dilalui. Pengacara berkomunikasi dengan LPSK, H-1 dan dijawab, selama Eliezer mau: go. Surat juga sudah ditembuskan," ujar Rosiana lewat pesan singkat yang diterima Liputan6.com, Sabtu (11/3/2023).

Saat sesi wawancara, kata Rosiana, pihak LPSK turut hadir mendampingi Richard Eliezer. Bahkan perwakilan LPSK juga menitipkan pertanyaan untuk Bharada E.

"Hadir LPSK mendampingi bahkan menitip pertanyaan untuk ditanyakan ke Richard. Kalau enggak setuju kok nitip pertanyaan, meski pertanyaan itu ditolak oleh pengacara," tutur dia.

Rosiana menegaskan bahwa wawancara Richard Eliezer dilakukan sesuai kode etik jurnalistik dan mengacu pada ketentuan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Proses wawancara kami lakukan setelah kami memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari saudara Richard Eliezer Pudihan Lumiu, penasihat hukum narasumber Bapak Ronny Talapessy dan izin dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang membawahi Rumah Tahanan Bareskrim Cabang Salemba tempat Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai warga binaan," tutur dia.

Alasan LPSK

Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencabut perlindungan terhadap Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E. Pencabutan perlindungan ini dilakukan, setelah Richard Eliezer melakukan sesi wawancara khusus dengan salah satu stasiun televisi swasta.

Pasalnya, sesi wawancara dengan televisi swasta tersebut tak mengantongi izin dari LPSK.

"Secara resmi, LPSK sudah menyerahkan penghentian perlindungan kepada yang bersangkutan," ujar Tenaga Ahli Perlindungan LPSK Syahrial M Wiryawan di Kantor LPSK, Jakarta Timur, Jumat (10/9/2023).

Syahrial menjelaskan, LPSK sebelumnya memberi perlindungan kepada Bharada E lantaran statusnya sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum atau justice collaborator (JC) dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, sejak 15 Agustus 2022.

Hal ini didasari dengan penandatanganan perjanjian perlindungan LPSK nomor 649/1.51HSPP/LPSK/08/2022.

"Perjanjian tersebut berlaku hingga 15 Februari 2023. Selanjutnya telah dilakukan perpanjangan perlindungan pada 16 Februari 2023, dengan perjanjian perlindungan nomor perjanjian 129/1.5HSPP/LPSK/02/2023 yang sejatinya akan berlaku hingga 16 Agustus 2023," ungkap Syahrial.

Menurut Syharial, Bharada E sejak awal mendapatkan lima bentuk program perlindungan berupa perlindungan fisik yang melekat termasuk dalam rumah tahanan, pemenuhan hak prosedural, pemenuhan hak justice collaborator, perlindungan hukum, dan bantuan psikososial.

"Jadi program perlindungan itu telah dilaksanakan sesuai ketentuan UU tentang perlindungan saksi dan korban, serta SOP yang berlaku di LPSK," kata Syahrial.

(mdk/rhm)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Respons KPK Usai Kalah Lawan Eks Wamenkumham Eddy Hiariej di Praperadilan

Respons KPK Usai Kalah Lawan Eks Wamenkumham Eddy Hiariej di Praperadilan

KPK akan dipelajari terlebih dahulu hasil praperadilan Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya
Erick Thohir Dinonaktifkan Sebagai Ketua Lakpesdam NU

Erick Thohir Dinonaktifkan Sebagai Ketua Lakpesdam NU

Erick dinonaktifkan melalui surat bernomor 285.a/PB.01/A.II.01.08/99/01/2024.

Baca Selengkapnya
Sidang Etik Dewas KPK: Firli Bahuri Pernah Komunikasi dengan SYL, Tapi Klaim Tak Ingat yang Dibahas

Sidang Etik Dewas KPK: Firli Bahuri Pernah Komunikasi dengan SYL, Tapi Klaim Tak Ingat yang Dibahas

Dewas KPK mengungkapkan Firli Bahuri Pernah Komunikasi dengan SYL

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Relawan Erick Thohir Deklarasi Mendukung, TKN Optimis Prabowo-Gibran Menang 1 Putaran

Relawan Erick Thohir Deklarasi Mendukung, TKN Optimis Prabowo-Gibran Menang 1 Putaran

Haris menyebut, dukungan yang dideklarasikan oleh komunitas relawan ET dapat menambah energi baru untuk memenangkan Prabowo-Gibran satu putaran.

Baca Selengkapnya
Kalah Praperadilan, KPK Kaji Penerbitan Sprindik Baru Eks Wamenkum HAM Eddy Hiariej

Kalah Praperadilan, KPK Kaji Penerbitan Sprindik Baru Eks Wamenkum HAM Eddy Hiariej

KPK mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat dalam mengawal dan mengawasi proses hukum dalam penanganan kasus yang menjerat Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Tak Permasalahkan Firli Tidak Hadir saat Sidang Putusan Etik

Dewas KPK Tak Permasalahkan Firli Tidak Hadir saat Sidang Putusan Etik

Firli terjerat tiga dugaan pelanggaran etik. Pertama yakni terkait komunikasi dan pertemuan dengan SYL.

Baca Selengkapnya
Tak Lagi Gantikan Luhut jadi Menko, Erick Thohir Diangkat Sebagai Ketua Lakpesdam Nahdlatul Ulama

Tak Lagi Gantikan Luhut jadi Menko, Erick Thohir Diangkat Sebagai Ketua Lakpesdam Nahdlatul Ulama

Lepas dari satu jabatan pemerintah, Erick dipercaya menjadi Ketua Lakpesdam Nahdlatul Ulama (NU).

Baca Selengkapnya
BUMN 'Sakit' Bakal Kembali Ditutup Tahun Ini, Target Sisa 40 BUMN Saja

BUMN 'Sakit' Bakal Kembali Ditutup Tahun Ini, Target Sisa 40 BUMN Saja

Erick berencana jumlah BUMN akan dipangkas, menyisakan 40 perusahaan saja di tahun ini.

Baca Selengkapnya
Begini Reaksi Surya Paloh Ditanya Pilih Ahmad Sahroni atau Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta

Begini Reaksi Surya Paloh Ditanya Pilih Ahmad Sahroni atau Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta

Nama Ahmad Sahroni diketahui menjadi salah satu digadang-gadang sebagai calon gubernur untuk Pilgub DKI Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya