Pendemo desak Soekarwo bantu KPK tangkap koruptor kelas wahid
Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Abraham Samad , pernah mengatakan ada koruptor kelas wahid dan licin di Jawa Timur pada Desember 2013. Hal itu kemudian menimbulkan tanda tanya besar bagi masyarakat di ujung timur pulau Jawa itu.
Aparat penegak hukum, politisi, pengamat ikut angkat bicara terkait perkataan Abraham Samad . Bahkan, mantan narapidana kasus korupsi dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Fathorrasjid, yang baru saja bebas dari tahanan, ikut bicara dan berjanji bakal membeber siapa koruptor kelas wahid itu.
Sekarang, giliran Paguyuban Arek Jawa Timur (Pagar Jati) yang menggelar aksi di depan Gedung Grahadi, Surabaya di Jalan Gubernur Suryo. Mereka menuntut Gubernur Jawa Timur Soekarwo membantu KPK tangkap koruptor kelas wahid.
Mereka menggelar aksi demonstrasi dengan membawa poster dan spanduk bertuliskan: Kami Tagih Janji Gubernur untuk Segera Memberi Data ke KPK Terkait Korupsi di Jawa Timur.
Sementara beberapa poster ada yang bertuliskan: Koruptor Ditunggu Malaikat di Alam Neraka, Jangan Jual Ladang Minyak Sumenep ke Investor Asing, Tahun 2014 Jawa Timur Harus Bersih dari Koruptor, serta beberapa tulisan bertema kecaman dan harapan.
Ratusan massa itu juga menggelar orasi menuntut Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo , untuk membantu KPK mengusut tuntas pelaku koruptor di Jawa Timur. Dalam orasinya, seorang orator sempat membawakan kidung Jawa untuk mengungkap kekecewaannya terhadap si koruptor kelas wahid itu.
"Koruptor suka makan uang kotor, koruptor pantesi yo dipelor," itulah penggalan kidung Jawa yang dilantunkan salah satu orator Pagar Jati.
"Kali ini, kita menggelar aksi damai terkait perkataan Abraham Samad , bahwa ada koruptor kelas wahid di Jawa Timur yang sangat licin sehingga sulit untuk ditangkap. Untuk itu, saya mengajak warga bergabung dengan Pagar Jati, mengungkap siapa koruptor kelas wahid itu, mau jadi apa bangsa ini?"
Meski membawa massa cukup banyak, aksi Pagar Jati berjalan cukup kondusif, jalanan di depan Gedung Grahadi tetap ramai lancar dan puluhan aparat kepolisian dari Polrestabes Surabaya juga tetap menjaga aksi damai itu.
"Dalam aksi damai ini, kami mengajak masyarakat Jawa Timur bersama-sama menjaga stabilitas politik dan keamanan di Indonesia. Untuk itu, terkait pernyataan ketua KPK beberapa waktu lalu, kami menagih janji. Pakde Karwo yang pernah mengatakan akan segera memberi data ke KPK terkait korupsi di Jawa Timur," terang Fadli di sela aksi.
(mdk/mtf)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaKPK Terima 5.079 Aduan Dugaan Korupsi Sepanjang 2023
Nawawi menyebut, dari 5.079 laporan yang diterima, ada sebanyak 690 laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti.
Baca SelengkapnyaDipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK Tagih Komitmen Prabowo-Gibran dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
KPK ingatkan pasangan Prabowo-Gibran dalam hal memperkuat KPK
Baca SelengkapnyaKPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif
Dari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK
Baca SelengkapnyaDitetapkan KPK sebagai Tersangka Korupsi, Begini Reaksi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor menyatakan menghormati langkah (KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka korupsi.
Baca SelengkapnyaKPK Periksa IRT Usut Kasus Bupati Sidoarjo Potong Dana Insentif ASN
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo
Baca Selengkapnya93 Pegawai KPK Diduga Pungli, Mahfud MD: Tangkap Saja!
KPK independen demi mengatasi korupsi di Indonesia apabila memenangi Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya