Pendapatan menurun, juru parkir di Makassar tolak sistem smart parking

Merdeka.com - Puluhan juru parkir di Kota Makassar turun ke jalan menggelar aksi di dua titik, di balai kota dan di DPRD Makassar, Kamis, (12/10). Mereka yang tergabung dalam Serikat Juru Parkir Makassar (SJPM) ini serukan penolakan terhadap smart parking, konsep parkir modern yang saat ini mulai diterapkan Pemkot Makassar secara bertahap. Aksi juga meminta Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menemui langsung mereka namun hingga aksi berakhir Walikota Makassar, tak kunjung muncul.

Nawal Reza, Sekretaris SJPM selaku koordinator aksi mengatakan, adanya parkir konsep smart parking menyebabkan pendapatan mereka menurun drastis karena harus dibagi 60 persen ke Perusahaan Daerah (PD) parkir dan buat juru parkirnya hanya 40 persen. Sementara konsekuensi kehilangan barang pemilik kendaraan dan kerusakan alat print struk parkir ditanggung juru parkir.

Selain itu, kata Nawal Reza, tarif parkir juga naik. Untuk sepeda motor naik jadi Rp 3.000, untuk roda empat naik Rp 5.000. Padahal sebelumnya hanya Rp 2.000 untuk motor dan Rp 4.000 untuk kendaraan roda empat.

"Kenaikan tarif ini belum tersosialisasi dengan baik jadi nanti kita yang dikasih berhadap-hadapan dengan konsumen. Sudah penghasilan dibagi dua padahal kita yang habiskan tenaga, jukir yang tanggung kerusakan dan kehilangan, bisa bermasalah nanti kita dengan warga gara-gara tarif," kata Nawal.

Untuk parkir manual, tambah dia, cukup Rp 25.000-Rp 30.000 yang disetor tiap juru parkir tiap hari ke PD Parkir dengan jumlah juru parkir lebih dari 2 ribu orang. Selebihnya, pendapatan dalam sehari hak juru parkir.

Maka, bila dalam sehari juru parkir dapat Rp 100 ribu di luar dari setoran ke PD Parkir, kata Nawal, pendapatan juru parkir menjadi lumayan. Dalam sebulan bisa dapat Rp 3 juta per bulan artinya cukup untuk sekolahkan anak-anak dan bayar kontrakan rumah.

"Cara kerja smartphone parking ini, para jukir dibagikan ponsel. Nomor plat kendaraan difoto pakai ponsel ini dan keluarlah struk pembayaran dari alat yang nanti kita juga dikasih. Alat ini terkoneksi dengan alat di kantor PD Parkir. Kita kemudian setor pembayarannya ke PD Parkir dan langsung dibagi. Bagaimana dengan lahan parkir yang kering atau kurang kendaraan," ujarnya.

Sementara, Mohammad Ramdhan Pomanto, Wali Kota Makassar yang dikonfirmasi via ponselnya mengatakan, sistem smart parking ini sudah diterapkan sejak kemarin di satu titik dan penerapannya akan bertahap.

"Program Smartphone Parking ini sudah Renstra dimaksudkan agar tidak ada uang yang menguap di parkiran karena selama ini dari parkir manual banyak kebocorannya. Ambil 100, lapor 1. Di dalam perparkiran ini banyak kepentingan jadi demonstrasi ini bisa saja terindikasi dibaliknya itu ada juragan parkir. Padahal konsep ini membuat pengelolaan parkir lebih transparan dan terukur," kata Mohammad Ramdhan Pomanto.

Dia juga meminta pihak PD Parkir untuk mensosialisasikan dengan baik sistem baru ini karena tidak boleh ada warga yang kehilangan pekerjaan tapi di lain sisi tidak bisa juga semua keinginannya diikuti. (mdk/rzk)