'Penangkapan Bambang Widjojanto cicak buaya jilid dua'

Merdeka.com - Puluhan aktivis anti korupsi di Aceh menggelar aksi di dua lokasi berbeda, Jumat (23/1) pukul 15.00 WIB. Aktivis anti korupsi ini mendesak Presiden Joko Widodo agar bisa segera turun tangan untuk menyelesaikan kasus yang menimpa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan institusi Polisi Republik Indonesia (Polri).

Aktivis dari Sekolah Anti Korupsi Aceh (SAKA) menggelar aksi di Simpang Lima Banda Aceh membawa sejumlah spanduk dan juga poster. Selain itu, peserta aksi juga menggunakan topeng pimpinan KPK yaitu Bambang Widjojanto dan Ketua KPK Abraham Samad.

Kepala SAKA, Mahmuddin mengatakan, penangkapan Bambang Widjojanto bentuk kriminalisasi terhadap KPK. Bahkan dia khawatir akan muncul jilid dua Cicak-Buaya dan bahkan lebih parah lagi upaya pelemahan KPK sebelumnya.

"Presiden selaku yang bertanggungjawab di negara ini perlu segara turun tangan dan bertindak tegas kasus kriminalisasi KPK saat ini, jangan sampai terjadi kembali Cicak-Buaya jilid dua," kata Mahmuddin.

Penangkapan terhadap Bambang Widjojanto, Mahmuddin mensinyalir terlalu politis. Semestinya polisi sebelum melakukan penangkapan terhadap Bambang Widjojanto menjelaskan terlebih dahulu pokok persoalan sebelumnya.

Sementara itu gelombang aksi lainnya yang berlangsung di depan Mapolda Aceh dari beberapa organisasi elemen sipil di Aceh. Mereka hanya berdiri di depan Mapolda dan hanya aksi diam sebagai bentuk kecaman terhadap upaya kriminalisasi terhadap KPK.

Koordinator Masyarakat Transparansi Anggaran (MaTA) Aceh, Alfian mengatakan, apa yang menimpa KPK saat ini ada upaya sistematis dari pemerintah untuk pelemahan KPK.

"Ini sangat berbahaya apa yang pernah terjadi sebelumnya, seperti masa Cicak-Buaya," tegas Alfian di depan Mapolda Aceh.

Katanya, penangkapan terhadap Bambang Widjojanto ini tidak hanya pelemahan KPK, tetapi ada upaya untuk menghancurkan KPK yang tengah membidik koruptor di Indonesia.

"Ini saya melihat bukan hanya Polri saja yang terlibat, tetapi juga ada keterlibatan partai politik besar di Indonesia," jelasnya.

Sedangkan Koordinator Kontras Aceh, Hendra Saputra menilai penangkapan ini sangat aneh dan terlalu politis. Seharusnya polisi harus terlebih dahulu memanggil Bambang Widjojanto sebelum ditangkap.

"Penangkapan Bambang Widjojanto sangat politis, karena tidak ada pemeriksaan terlebih dahulu. Kecuali Bambang Widjojanto tertangkap tangan, tetapi ini tidak tertangkap tangan, tetapi dilaporkan," imbuh Hendra Saputra.

Penangkapan Bambang Widjojanto ini, tegasnya, ini bentuk ketidaktegasan Presiden Joko Widodo melantik Kapolri, Budi Gunawan yang telah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Tidak mendesak atau tidak ada kondisi khusus keputusan Plt Kapolri, harusnya Jokowi melantik dulu Budi Gunawan, karena tersangkut hukum, lalu di non-aktifkan," jelasnya.