Penanganan Corona, Jokowi Sebut Belum Ada Pemda Beda Kebijakan dengan Pusat
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan hingga kini belum ada daerah yang kebijakannya berbeda dengan pemerintah pusat dalam menangani pandemi virus corona (Covid-19). Saat ini, pemerintah memutuskan menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Sampai saat ini belum ada yang berbeda dan kita harapkan tidak ada," ujar Jokowi saat meninjau RS Darurat Corona Pulau Galang Kepulauan Riau, Rabu (1/4).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengakui ada daerah yang membatasi pergerakan orang dengan menutup sebagian pintu masuk. Namun, dia menilai pembatasan itu masih wajar dilakukan kepala daerah.
"Bahwa ada pembatasan sosial, pembatasan lalu lintas, itu pembatasan-pembatasan wajar karena daerah ingin mengontrol daerahnya masing-masing," kata Jokowi.
Dia pun mengingatkan agar kepala daerah tidak membuat kebijakan besar demi menekan angka penyebaran corona. Misalnya, melakukan karantina wilayah dalam cakupan besar.
"Sekali lagi tidak dalam keputusan-keputusan besar. Misalnya karantina wilayah dalam cakupan gede, atau yang sering dipakai lockdown," tutur dia.
Menurut dia, yang terpenting masyarakat harus disiplin menjaga jarak aman dengan orang lain. Jokowi juga menekankan pentingnya mencuci tangan agar tak terpapar virus corona.
"Jadi kalau kita semua disiplin melakukan itu, jaga jarak aman, cuci tangan tiap habis kegiatan. Jangan pegang hidung mulut atau mata, kurangi itu, kunci tangan kita sehingga penularannya betul-betul bisa dicegah," ucapnya.
Reporter: Lizsa EgehamSumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi meminta pihak yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca SelengkapnyaJokowi menyampaikannya dalam rapat membahas RUU DKJ bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaIstana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaPresiden menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya