Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

'Kemurnian agama' dalam manifesto Gerindra menuai kritik

'Kemurnian agama' dalam manifesto Gerindra menuai kritik Manifesto Partai Gerindra bidang agama. partaigerindra.or.id

Merdeka.com - Belum surut polemik soal frasa 'membuat jera' sekte-sekte seperti Ahmadiyah dan Syiah, Partai Gerindra kembali dikritik terkait manifesto perjuangan di bidang agama. Pasalnya, partai besutan Prabowo Subianto itu menyuarakan negara wajib menjamin 'kemurnian agama'.

"Setiap orang berhak atas kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama/kepercayaan. Namun, pemerintah/negara wajib mengatur kebebasan di dalam menjalankan agama atau kepercayaan. Negara juga dituntut untuk menjamin kemurnian ajaran agama yang diakui oleh negara dari segala bentuk penistaan dan penyelewengan dari ajaran agama."

Kutipan di atas tercantum dalam Manifesto Perjuangan Partai Gerindra halaman 40 yang dikutip merdeka.com dari situs resmi partai, Rabu (23/4).

Frasa 'kemurnian agama' ini menuai kritik dari sejumlah kalangan di media sosial. "Kalimat pemurnian agama sudah menjurus 'pemaksaan' literasi tentang agama. Gerindra tak layak hidup di bumi Indonesia nusantara yang indah," tulis akun @rendranila yang mengaku seorang Gusdurian, pencinta Gus Dur.

Topik pilihan: Prabowo vs PDIP | Pilpres

"Mertuanya dulu melarang Konghucu. Sekarang bekas mantunya mau melakukan 'pemurnian agama'," kicau @Dhandy_Laksono, aktivis Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Lewat akun Facebook-nya, dosen Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi, menilai 'pemurnian agama' merupakan indikasi pergeseran menuju fasisme. "Ini terjadi ketika kemerdekaan agama dipinggirkan atas nama pemurnian agama dan hal itu akan terinkorporasi dalam elemen hegemoni negara," ujar dia.

Terkait hal ini, sejumlah petinggi Gerindra belum bisa dikonfirmasi. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dan Sekjen Ahmad Muzani tidak menyaut saat dihubungi merdeka.com lewat telepon selulernya.

Sebelumnya, kicauan admin @Gerindra di Twitter juga menuai kontroversi. Penyebabnya adalah adalah kata 'jera'. Kontroversi ini bermula saat salah satu follower, @DYDIMUS_IFFAT bertanya kepada admin.

"@Gerindra Hmmm, bgmn pandangan partai tentang diferensiasi sekte dalam agama seperti Syiah dan Ahmadiyah di Islam, Mormon di Kristen, dll?" kicau sang pengikut, Selasa (22/4).

Menjawab pertanyaan itu, admin Gerindra menjawab, "@DYDIMUS_IFFAT Bung, seluruh WNI harus dilindungi. Jika mereka berada di jalan yang salah kita buat lembaga untuk membuat mereka jera."

Kata 'jera' itulah yang membuat heboh. Tak sedikit para followers yang langsung mengait-ngaitkan kata 'jera' dengan tindakan penculikan yang dilakukan Capres Partai Gerindra , Prabowo Subianto , pada 1998.

"Apakah lembaga yg bisa membuat jera orang berkeyakinan itu semacam Tim Mawar? @Gerindra," tanya pemilik akun @muh_isnur.

Mendapat sejumlah pertanyaan tentang 'jera', sang admin mengklarifikasi dengan mencari arti kata tersebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia.

"Di kamus besar Bahasa Indonesia bisa dicek, tidak ada perlakuan jera dengan cara kasar tetapi dengan cara yang tepat dan benar," ujar admin @Gerindra.

(mdk/ren)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Klaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR

Klaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR

Gerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.

Baca Selengkapnya
Gerindra Belum Wacanakan Revisi UU MD3 Tentukan Kursi Ketua DPR

Gerindra Belum Wacanakan Revisi UU MD3 Tentukan Kursi Ketua DPR

Gerindra menyebut mekanisme pemilihan ketua DPR masih sesuai UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).

Baca Selengkapnya
11 Prinsip Pemilu beserta Tujuan, Fungsi, dan Asasnya

11 Prinsip Pemilu beserta Tujuan, Fungsi, dan Asasnya

Prinsip-prinsip dalam pemilu adalah kriteria yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pemilu agar pemilu berjalan dengan demokratis dan transparan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jenis Tindak Pidana Pemilu, Pahami Pengertian dan Penanganannya

Jenis Tindak Pidana Pemilu, Pahami Pengertian dan Penanganannya

Tindak pidana pemilu menjadi ancaman serius yang dapat merusak integritas dan legitimasi demokrasi.

Baca Selengkapnya
Ganjar Kritik Sikap Politik Tiga Jenderal Purn TNI, Ini Alasannya

Ganjar Kritik Sikap Politik Tiga Jenderal Purn TNI, Ini Alasannya

Menurut Ganjar,  para jenderal ini tidak satu kata antara pikiran, perkataan, dan perbuatan.

Baca Selengkapnya
Jenis Surat Suara Pemilu yang Patut Diketahui, Simak Penjelasannya

Jenis Surat Suara Pemilu yang Patut Diketahui, Simak Penjelasannya

Surat suara bukan hanya secarik kertas, melainkan sebuah instrumen demokratis yang menggambarkan kehendak rakyat.

Baca Selengkapnya
Ciri Pemilu yang Demokratis adalah Bebas, Adil, dan Rahasia, Berikut Penjelasannya

Ciri Pemilu yang Demokratis adalah Bebas, Adil, dan Rahasia, Berikut Penjelasannya

Pemilu yang demokratis sangat penting untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan memastikan bahwa warga negara memiliki suara.

Baca Selengkapnya
Sekjen Gerindra Kaget Dengar Kabar AHY akan Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN Besok

Sekjen Gerindra Kaget Dengar Kabar AHY akan Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN Besok

Gerindra menyambut baik apa yang sudah diputuskan Presiden Jokowi dalam mengangkat siapapun menjadi menteri.

Baca Selengkapnya
Hubungannya Tak Direstui, Begini Kisah Cinta Beda Agama Ayah dan Ibu Bung Karno yang Berujung Kawin Lari

Hubungannya Tak Direstui, Begini Kisah Cinta Beda Agama Ayah dan Ibu Bung Karno yang Berujung Kawin Lari

Tanpa kenekatan mereka berdua, tidak akan lahir bapak proklamator Indonesia.

Baca Selengkapnya