Pemudik meninggal dunia, pemerintah harus minta maaf
Merdeka.com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyatakan seharusnya pemerintah meminta maaf terkait 12 pemudik yang meninggal akibat kemacetan parah di Brebes, Jawa Tengah. Pemerintah juga harus memberikan kompensasi terhadap pemudik yang meninggal dunia saat lebaran.
"Pemerintah penting untuk menyampaikan permintaan maaf dan belasungkawa kepada mereka-mereka yang menjadi korban dari kemacetan panjang, dan akhirnya mereka meninggal karena tidak sedikit sampai 18 orang," kata Hidayat Nur Wahid di Kediamannya, Jakarta, Kamis (7/7).
Menurutnya, saat ini pemerintah belum menyampaikan permintaan maaf termasuk Presiden Joko Widodo dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Pemerintah tak perlu lempar tanggung jawab terkait kemacetan lebaran ini.
"Sampai hari ini kita tidak dengar pernyataan belasungkawa seperti itu baik dari presiden atau menteri perhubungan, termasuk pihak-pihak yang tanggung jawab secara langsung terhadap masalah ini," kata dia.
Ia mengatakan para pemudik yang meninggal dunia tak boleh dianggap wajar. Meninggalnya pemudik harus ditangani dengan serius. "Setiap kehilangan satu nyawa harusnya pemerintah menganggap sebagai persoalan serius, tidak boleh dianggap persoalan biasa. Ini konsepsi negara beradab, satu atau sepuluh nyawa nilainya sama, apalagi ada puluhan nyawa hilang. Ini satu hal serius," kata Hidayat.
"Yang kedua, fenomena kemacetan setiap tahun adalah sesuatu yang berulang, yang sebetulnya pasti bisa diatasi dan diantisipasi," ujar dia.
(mdk/frh)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPenyebab meninggalnya petugas pemilu di Jatim bervariasi.
Baca SelengkapnyaPemerintah tak hadir dalam sidang lanjutan gugatan atas abainya negara dalam pembentukan RUU Masyarakat Adat
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Karena dua hari itu masih sepi sehingga pemudik bisa lebih nyaman menempuh perjalanan pulang.
Baca SelengkapnyaPerempuan ini membagikan kisah pahit asmaranya di masa lalu yang diremehkan ibu dari kekasihnya.
Baca SelengkapnyaTujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaSegala kebijakan pemerintah harus mengutamakan kesejahteraan rakyat, termasuk memelihara fakir miskin seperti ketentuan Pasal 34 ayat 1 UUD.
Baca SelengkapnyaSamukrah mengingatkan bahwa terdapat jutaan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor pertembakauan.
Baca Selengkapnya