Pemuda Muhammadiyah minta Jokowi panggil dua kubu di Pilgub DKI

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo pada Senin kemarin, mengundang ulama dan tokoh ormas Islam ke Istana Merdeka, Jakarta. Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Dahnil menyebut ada lima hal disampaikan Presiden Joko Widodo. Di antaranya terkait dengan redistribusi aset atau lahan, untuk mempersempit ketimpangan. "Pak Presiden menyampaikan upaya beliau melakukan redistribusi lahan, dan berharap bisa dibangun kemitraan dengan ormas-ormas Islam untuk membantu memperkecil kesenjangan tersebut," ujar Dahnil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dia setuju dengan permintaan Kepala Negara agar ulama dan tokoh ormas Islam turut mendinginkan suasana Pilgub DKI putaran kedua. Tak hanya melibatkan ulama dan tokoh ormas Islam, Dahnil menyarankan agar Jokowi memanggil tim sukses kedua kandidat yang mengikuti kontestasi Pilgub DKI.

"Pak Presiden, produsen kebisingan sesungguhnya adalah dua kandidat dan timsesnya yang sedang bertarung, saya kira justru permintaan tersebut harus disampaikan kepada mereka, minta komitmen mereka untuk memastikan Pilkada yang bersih dan menjaga kondisifitas. Jangan sampai mereka yang berbuat para tokoh agama ini yang harus memadamkan. Jadi, saran saya panggil mereka dan tagih komitmen mereka Pak," tegasnya.

Selain itu, Kepala Negara juga mengajak para tokoh untuk memperhatikan masalah radikalisme bisa mengancam Indonesia. Selanjutnya, Jokowi meminta para tokoh agama untuk turut mendinginkan suasana jelang Pilgub DKI putaran kedua yang akan dilaksanakan pada 19 April 2017.

Menanggapi hal itu, Dahnil memberikan apresiasi kepada Jokowi. Dikatakannya, upaya untuk mendorong kebijakan redistribusi aset atau lahan sebagai wujud keberpihakan Pemerintah kepada kelompok miskin. Dahnil berharap, upaya tersebut benar-benar memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat miskin.

Terkait dengan radikalisme dan terorisme, kata Dahnil, bagi Pemuda Muhammadiyah tugas-tugas deradikalisasi pasti dan terus dilakukan oleh organisasi Islam, terutama yang memiliki komitmen merawat Indonesia.

"Namun, di tengah upaya-upaya tersebut, menjadi percuma bila radikalisme dan terorisme itu lahir dari kekuatan di luar kendali kami, yakni sebutlah kekuatan aparat yang justru melahirkan terorisme, atau justru ada indikasi ternak terorisme sehingga apa pun yang kita lakukan justru menjadi percuma," jelas Dahnil.

Menurut dia, insiden penyiraman air keras terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan adalah tindakan terorisme terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Dahnil meminta Jokowi turun tangan menyelesaikan kasus tersebut.

"Bapak harus terlibat langsung menuntaskan kasus Ini, bagi saya seharusnya kasus Ini mudah dipecahkan oleh pihak kepolisian kita yang memiliki aparatur lengkap dan hebat. Bahkan dalam kasus terorisme, Polisi dengan mudah bisa menjelaskan jejaringnya dan seterusnya. Apalagi cuma kasus penyiraman air keras yang dialami oleh Novel, pasti Polisi mudah mengungkap," terangnya. (mdk/ang)