Pemprov Papua didesak terbuka soal sumbangan dari Freeport
Merdeka.com - Tokoh masyarakat Papua, Michael Manufandu, mendesak Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika memberikan penjelasan secara terbuka soal dana royalti diterima dari PT Freeport Indonesia selama ini. Dia meminta duit itu telah dipakai buat kegiatan apa saja.
Manufandu mengatakan, dana royalti PT Freeport sebesar 80 persen dikembalikan ke Papua. Dari jumlah itu, Kabupaten Mimika sebagai daerah penghasil menerima persentase terbesar, dan sisanya dibagi merata kepada 42 kabupaten/kota di Papua.
"Kita harapkan Pemda terbuka untuk memberikan penjelasan dana royalti dari PT Freeport yang selama ini mereka terima sudah dipakai untuk membangun. Yang kita tahu, dana itu masuk dalam APBD. Kita minta kejujuran dari Pemprov Papua dan Pemkab Mimika bahwa dana royalti yang diterima dari PT Freeport telah mereka gunakan untuk membangun ini dan itu," kata Manufandu di Timika, Papua, seperti dilansir dari Antara, Jumat (24/7).
Menurut Manufandu, PT Freeport sedikit banyak membantu pembangunan di Papua hingga. Kontribusi PT Freeport terhadap Papua, baik melalui royalti, pajak-pajak lain untuk Papua sangat besar.
Bahkan sumber APBD Kabupaten Mimika terbesar, kata Manufandu, berasal dari royalti PT Freeport dan pajak-pajak lainnya.
"Saya tegaskan bahwa sumbangan PT Freeport untuk pembangunan Kabupaten Mimika dalam bentuk royalti itulah yang digunakan untuk membiayai program-program yang berjalan selama ini. Kita harapkan dana itu digunakan untuk membangun sekolah-sekolah, Puskesmas, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya untuk kepentingan rakyat Papua," ujar Manufandu.
(mdk/ary)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.
Baca SelengkapnyaIni Daerah di Papua dengan Biaya Distribusi Logistik Pemilu Tertinggi, Butuh Rp10 Miliar Sampai TPS
Tingginya biaya distribusi logistik Pemilu di Papua tidak terlepas dari medan terjal
Baca SelengkapnyaKasus Impor Emas Rp189 T Belum Dituntaskan Satgas TPPU, Eks Penyidik KPK: Heboh di Awal, Mandek di Akhir
Menurutnya, dalam pengungkapan TPPU bukan sekedar perbuatan, tapi bagaimana mampu membongkar aliran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Melawan, Bandar Coba Tabrak Polisi Pakai Mobil Berujung Didor & Ditangkap, 10 kg Sabu Disita
Dari kasus ini polisi juga mendalami informasi peredaran sabu di salah satu lapas di Sumatera Utara.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi
Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.
Baca SelengkapnyaPajak Hiburan Diprotes Pengusaha Diskotek dan Spa, Presiden Jokowi Ambil Langkah Begini
Surat edaran pajak hiburan tersebut nantinya akan mengatur pemberian insentif insentif dalam bentuk pajak penghasilan badan (PPh Badan) sebesar 10 persen.
Baca SelengkapnyaDijanjikan 5.000 Suara, Caleg di Palembang Tertipu Puluhan Juta Rupiah
Caleg DPRD SUmsel MM melapor ke polisi. Dia mengaku sebagai korban penipuan dan penggelapan terkait transaksi suara pada Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya12 Petugas Penyelenggara Pemilu di Sumbar Meninggal Dunia dan 50 Lainnya Sakit
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) mencatat 12 petugas Pemilu Sumbar meninggal dunia dan 50 orang jatuh sakit pada pelaksanaan Pemilu.
Baca SelengkapnyaPolisi Tangani 21 Kasus Pidana Pemilu Se-Indonesia, 6 di Antaranya Politik Uang
Sebanyak 21 dugaan tindak pidana Pemilu di seluruh Indonesia dilimpahkan ke Polri. Kasus itu merupakan bagian dari 114 laporan yang diterima Bawaslu.
Baca Selengkapnya