Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemprov Papua didesak terbuka soal sumbangan dari Freeport

Pemprov Papua didesak terbuka soal sumbangan dari Freeport Freeport. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Tokoh masyarakat Papua, Michael Manufandu, mendesak Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika memberikan penjelasan secara terbuka soal dana royalti diterima dari PT Freeport Indonesia selama ini. Dia meminta duit itu telah dipakai buat kegiatan apa saja.

Manufandu mengatakan, dana royalti PT Freeport sebesar 80 persen dikembalikan ke Papua. Dari jumlah itu, Kabupaten Mimika sebagai daerah penghasil menerima persentase terbesar, dan sisanya dibagi merata kepada 42 kabupaten/kota di Papua.

"Kita harapkan Pemda terbuka untuk memberikan penjelasan dana royalti dari PT Freeport yang selama ini mereka terima sudah dipakai untuk membangun. Yang kita tahu, dana itu masuk dalam APBD. Kita minta kejujuran dari Pemprov Papua dan Pemkab Mimika bahwa dana royalti yang diterima dari PT Freeport telah mereka gunakan untuk membangun ini dan itu," kata Manufandu di Timika, Papua, seperti dilansir dari Antara, Jumat (24/7).

Menurut Manufandu, PT Freeport sedikit banyak membantu pembangunan di Papua hingga. Kontribusi PT Freeport terhadap Papua, baik melalui royalti, pajak-pajak lain untuk Papua sangat besar.

Bahkan sumber APBD Kabupaten Mimika terbesar, kata Manufandu, berasal dari royalti PT Freeport dan pajak-pajak lainnya.

"Saya tegaskan bahwa sumbangan PT Freeport untuk pembangunan Kabupaten Mimika dalam bentuk royalti itulah yang digunakan untuk membiayai program-program yang berjalan selama ini. Kita harapkan dana itu digunakan untuk membangun sekolah-sekolah, Puskesmas, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya untuk kepentingan rakyat Papua," ujar Manufandu.

(mdk/ary)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan

Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan

Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.

Baca Selengkapnya
Ini Daerah di Papua dengan Biaya Distribusi Logistik Pemilu Tertinggi, Butuh Rp10 Miliar Sampai TPS

Ini Daerah di Papua dengan Biaya Distribusi Logistik Pemilu Tertinggi, Butuh Rp10 Miliar Sampai TPS

Tingginya biaya distribusi logistik Pemilu di Papua tidak terlepas dari medan terjal

Baca Selengkapnya
Kasus Impor Emas Rp189 T Belum Dituntaskan Satgas TPPU, Eks Penyidik KPK: Heboh di Awal, Mandek di Akhir

Kasus Impor Emas Rp189 T Belum Dituntaskan Satgas TPPU, Eks Penyidik KPK: Heboh di Awal, Mandek di Akhir

Menurutnya, dalam pengungkapan TPPU bukan sekedar perbuatan, tapi bagaimana mampu membongkar aliran.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Melawan, Bandar Coba Tabrak Polisi Pakai Mobil Berujung Didor & Ditangkap, 10 kg Sabu Disita

Melawan, Bandar Coba Tabrak Polisi Pakai Mobil Berujung Didor & Ditangkap, 10 kg Sabu Disita

Dari kasus ini polisi juga mendalami informasi peredaran sabu di salah satu lapas di Sumatera Utara.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.

Baca Selengkapnya
Pajak Hiburan Diprotes Pengusaha Diskotek dan Spa, Presiden Jokowi Ambil Langkah Begini

Pajak Hiburan Diprotes Pengusaha Diskotek dan Spa, Presiden Jokowi Ambil Langkah Begini

Surat edaran pajak hiburan tersebut nantinya akan mengatur pemberian insentif insentif dalam bentuk pajak penghasilan badan (PPh Badan) sebesar 10 persen.

Baca Selengkapnya
Dijanjikan 5.000 Suara, Caleg di Palembang Tertipu Puluhan Juta Rupiah

Dijanjikan 5.000 Suara, Caleg di Palembang Tertipu Puluhan Juta Rupiah

Caleg DPRD SUmsel MM melapor ke polisi. Dia mengaku sebagai korban penipuan dan penggelapan terkait transaksi suara pada Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
12 Petugas Penyelenggara Pemilu di Sumbar Meninggal Dunia dan 50 Lainnya Sakit

12 Petugas Penyelenggara Pemilu di Sumbar Meninggal Dunia dan 50 Lainnya Sakit

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) mencatat 12 petugas Pemilu Sumbar meninggal dunia dan 50 orang jatuh sakit pada pelaksanaan Pemilu.

Baca Selengkapnya
Polisi Tangani 21 Kasus Pidana Pemilu Se-Indonesia, 6 di Antaranya Politik Uang

Polisi Tangani 21 Kasus Pidana Pemilu Se-Indonesia, 6 di Antaranya Politik Uang

Sebanyak 21 dugaan tindak pidana Pemilu di seluruh Indonesia dilimpahkan ke Polri. Kasus itu merupakan bagian dari 114 laporan yang diterima Bawaslu.

Baca Selengkapnya