Pemprov Jatim ogah penuhi tuntutan buruh soal kenaikan UMK

Merdeka.com - Pemprov Jawa Timur tak akan penuhi tuntutan buruh se-Jawa Timur, khususnya yang di ring satu; Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto dan Pasuruan. Sebab, kondisi perekonomian tengah lesu dan sangat tidak masuk akal jika memenuhi tuntutan kenaikan gaji Rp 3,2 juta.

"Saat ini situasi ekonomi kita sedang lemah. Tapi paling tidak kami akan memperhatikan daya beli dan kebutuhan mereka agar tetap tercukupi," terang Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf usai menemui perwakilan buruh yang menggelar aksi di depan Gedung Grahadi, Surabaya hari ini, Kamis (19/11).

Dalam aksinya, ribuan buruh se-Jawa Timur ini selain menuntut Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) senilai Rp 3,2 juta, mereka juga menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, tentang Pengupahan.

"Kami masih menunggu putusan dari pusat. Dan kami masih memiliki waktu dua hari lagi sebelum ada putusan soal PP tersebut," katanya.

Wakil gubernur yang akrab disapa Gus Ipul ini melanjutkan, "Sebelum ada penetapan UMK, kami akan manfaatkan dua hari ini untuk berkomunikasi dengan Pak Gubernur‎. Apapun hasilnya nanti, akan kita cermati," tandas Gus Ipul.

‎Sementara perwakilan buruh, Soekarji masih ngotot agar tuntutan pihaknya dipenuhi. "Sebelum penetapan tanggal 21 November, kami akan coba terus melobi Pemprov (Jatim)," akunya.

Aksi buruh di depan Gedung Grahadi ini, dimulai sejak pukul 13.00 WIB tadi, dan berakhir sekitar pukul 17.00 WIB, tanpa hasil. Sejak siang, dari pantauan di lapangan, ribuan buruh dari berbagai daerah ini datang bergelombang, dan membubarkan diri setelah berkomunikasi dengan Gus Ipul.

Akibat aksi ini, jalan menuju Jalan Gubernur Suryo mengalami kemacetan. Sebab, jalan di depan Gedung Grahadi sempat diblokir, meski ada larangan pemblokiran oleh Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Yan Fitri. Dan hingga saat ini, meski sudah bubar, situasi lalu lintas masih terlihat padat.