Pemprov Jatim akan bangun 25 ribu rumah untuk masyarakat tak mampu

Merdeka.com - Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifulla Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, di tahun 2017 ini, DPD Real Estate Indonesia (REI) akan membangun 25 ribu Rumah Sejahtera Tampak (RST).

Untuk mendukung program pembangunan satu juta rumah dari pemerintah pusat itu, Pemprov Jawa Timur mengucurkan Rp 500 juta untuk program Bantuan Sarana Umum (BSU).

Dana BSU ini, kata Gus Ipul, diberikan kepada pengembang untuk membantu pembangunan fasilitas umum di perumahan yang akan dibangun RST tersebut.

"Target 25 ribu RST ini bagian dari program pemerintah pusat yang akan membangun satu juta rumah pertahun," kata Gus Ipul usai menggelar pertemuan pihak DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Timur, Senin (6/3).

Gus Ipul berharap, target pembangunan 25 ribu RST tersebut bisa segera terwujud. "Tahun lalu, dari 25 ribu itu, baru terwujud delapan ribu. Kita berharap tahun ini bisa terealisasi semua," harapnya.

Tidak terealisasinya pembangunan 25 ribu RST di tahun lalu itu, menurut Gus Ipul, karena ada beberapa kendala yang menyebabkan REI sulit mewujudkan seluruh pembangunannya.

Salah satu kendala itu adalah masih adanya pemerintah kabupaten/kota yang belum memberikan dukungan perizinan.

"Perizinan sebenarnya sudah dipangkas dari satu tahun menjadi 44 hari, tapi belum semua daerah bisa memahami hal ini," ungkapnya.

Sementara Ketua DPD REI Jawa Timur, Happy Gunawan menjelaskan, di tahun ini, RST yang akan dibangun adalah tipe 36 dengan luas lahan per RST-nya 60 meter persegi dengan dua kamar tidur.

"Target tahun ini sama, yaitu tetap 25 ribu. Di Jawa Timur sendiri, RST sudah mulai dibangun di Mojokerto dan Gresik," kata Happy.

Nantinya, masih kata Happy, RST ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan masyarakat di sektor informal tanpa penghasilan pasti bulanan.

Untuk masyarkat kurang mampu, lanjutnya, rumah ini akan dijual Rp 123 juta dengan kenaikan harga 5 hingga 7 persen pertahun, serta uang muka Rp 1 juta dengan angsuran sebesar Rp 800 ribu perbulan selama 15 tahun.

"Sedangkan bagi masyarakat di sektor informal, misalnya para pedagang kaki lima, rumah ini bisa dimiliki dengan sistem KPR mikro. Sistemnya, bayar harian, mingguan atau bulanan," tandas Happy. (mdk/rnd)