Pemprov Jabar Targetkan Distribusi Bansos Tahap Pertama Selesai Sebelum Lebaran

Merdeka.com - Tahap pertama distribusi bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak pandemi virus corona (Covid-19) di Jawa Barat ditargetkan rampung sebelum lebaran. Evaluasi sementara, ada banyak kendala yang dihadapi karena data yang belum sepenuhnya tervalidasi khususnya di daerah terpencil.

Di tahap pertama ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendistribusikan ke 27 kabupaten/kota, baik kepada Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan KRTS non DTKS penerima bansos.

Kepala Dinas Industri dan Perindustrian (Indag) Provinsi Jabar, Mohammad Arifin Soedjayana, menyatakan hingga 16 Mei 2020 pukul 12.00 WIB, bansos yang sudah disalurkan sebanyak 240.426 paket.

"Saat ini sedang diupayakan penyaluran paket bantuan, baik dari data DTKS dan non DTKS, tahap pertama selesai tanggal 23 Mei 2020 sebelum Idulfitri," kata Arifin, melalui keterangan tertulis, Sabtu (16/5).

Ia mengakui dalam proses distribusi, terdapat sejumlah kendala. Beberapa di antaranya proses verifikasi dan validasi data penerima bansos yang memerlukan waktu, lokasi penerima bansos yang sulit dijangkau hingga penolakan paket dari masyarakat maupun aparat pemerintah setempat.

"Untuk daerah perkotaan penyaluran bisa diselesaikan lebih cepat, sedangkan untuk daerah-daerah yang terpencil membutuhkan waktu dan tenaga ekstra. Kendala lain adalah bila ada penolakan penyaluran baik dari masyarakat maupun aparat, hal ini membuat target penyaluran menjadi mundur dan tidak dapat diselesaikan sesuai waktu yang disepakati," katanya.

Untuk mengatasinya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan TNI/POLRI untuk memonitor data dan penerima secara berkala sekaligus mencari solusi saat kendala, seperti penolakan terjadi.

Lebih lanjut ia menyatakan bahwa pendataan penerima bantuan sosial di Jabar sangat kompleks, ditambah ada delapan jenis bantuan dari instansi yang berbeda-beda dengan pola penyaluran terpisah.

Namun, hal itu tidak berlaku untuk semua daerah. Ia mencontohkan realisasi distribusi di Kabupaten Sumedang berjalan kondusif karena akurasi data dan penerima di angka 92,81 persen. Dengan demikian, proses di lapangan minim polemik.