Pemprov DKI, Jabar dan Banten Diminta Segera Tutup Sekolah

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meminta pemerintah di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten segera mengikuti arahan Presiden Joko Widodo untuk evaluasi pembelajaran tatap muka (PTM). Dia meminta, sebaiknya pemerintah daerah, khususnya tiga daerah tersebut, untuk sementara waktu menutup kembali sekolah.

"Saya kira jangan terlambat jangan melakukan suatu retorika jangan menunggu alasan rumah sakit tingkatnya lebih tinggi lagi, jangan," katanya kepada wartawan, Rabu (2/2).

"Tidak perlu beretorika. Tidak perlu kita bersilat lidah soal menunda dulu terhadap pendidikan tatap muka. Saat ini sudah mengkhawatirkan," tegas Rahmad.

Para ahli, kata Rahmad, juga telah merekomendasikan agar pembelajaran tatap muka ditunda karena kenaikan kasus Covid-19. Untuk itu, pemerintah daerah sebaiknya mengambil langkah dini sebelum terlambat.

"Kalau masih ngeyel gimana nih. Ahlinya, dokter sudah menyampaikan untuk dievaluasi kok masih berkomentar tidak akan bertindak cepat," ujarnya.

Selain tiga provinsi tersebut, Rahmad mendesak agar provinsi, kabupaten/kota lain untuk menutup sekolah jika terjadi kenaikan kasus signifikan dan menunda tatap muka. Dicontohkan DKI Jakarta sudah terjadi klaster Covid-19 di sejumlah sekolah.

"Terbukti di DKI Jakarta sudah banyak terjadi klaster sekolah. Kenapa tidak ditutup sementara?" tutupnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta jajaran menterinya mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di Jawa Barat (Jabar), DKI Jakarta, dan Banten. Hal ini menyusul lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.

"Saya juga minta adanya evaluasi untuk pembelajaran tatap muka, utamanya di Jawa Barat, di DKI Jakarta, dan di Banten," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas Evaluasi PPKM dari Balikpapan Kalimantan Timur, Senin 31 Januari 2022, dilansir dari situs Sekretariat Kabinet.

Dia menyampaikan bahwa kasus aktif Covid-19 di Indonesia naik 910 persen, dari yang sebelumnya 6.108 kasus di tanggal 9 Januari 2022 menjadi 61.718 kasus per 30 Januari 2022. Selain itu, penambahan kasus baru naik 2.248 persen, dari 529 kasus di 9 Januari 2022 menjadi 12.422 kasus pada 30 Januari 2022.

Jokowi mengingatkan para menterinya untuk menyikapi kenaikan kasus ini dengan hati-hati. Kendati begitu, dia bersyukur lonjakan kasus tersebut tak diikuti dengan kenaikan angka kematian akibat Covid-19.

"Ini bagus. Meskipun demikian, tetap harus kita harus tetap waspada," ucapnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI tengah melakukan monitoring terhadap penerapan pembelajaran tatap muka (PTM). Hal ini menanggapi Presiden Joko Widodo yang meminta PTM di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten dievaluasi.

"Kita sedang monitoring terus," ujar Anies di Klenteng Hian Thian Siang Tee Bio, Jakarta Barat, Selasa (1/2).

Anies menjelaskan, untuk melakukan pengetatan, salah satu faktornya melihat keterisian rumah sakit. Ketika tingkat keterisian rumah sakit meningkat, maka akan dikurangi mobilitas. Jika terjadi peningkatan maka akan dilakukan peningkatan.

"Jadi sekarang kita monitoring terus tentang keterisian rumah sakit. Kemudian apabila terlihat ada tren yang berubah meningkat secara signifikan sehingga mengkhawatirkan dari sisi kapasitas rumah sakit, maka bisa dilakukan pengetatan," ujar Anies.

Menurut Anies saat ini kondisinya belum separah pada bulan Juni-Juli ketika varian Delta menyerang.

"Nah saat ini situasinya masih bisa terlihat, dibilang secara jumlah masih relatif agak kecil. Nah kita pantau ke depan tapi tidak menutup semua kemungkinan," katanya.