Pemprov Bali Imbau PNS Tak Kritik Kebijakan Pemerintah di Medsos

Merdeka.com - Maraknya kasus pidana dari penggunaan media sosial baik oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyarakat belakang ini mendapat perhatian serius dari Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra.

Dewa Indra mengingatkan, sebagai aparatur pemerintah dan abdi negara, seluruh pejabat maupun staf Pemprov Bali tidak etis dan tidak patut menyampaikan kritik terbuka, termasuk melalui media sosial, terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah.

"Karena tugas kita adalah sebagai pelaksana kebijakan pemerintah. Pengalaman negatif tentang penggunaan medsos yang kurang cerdas sehingga berakibat kena sanksi atau hukuman yang terjadi di institusi lain dan di daerah lain tidak boleh terjadi di Pemprov Bali," ujarnya melalui keterangan tertulisnya, Senin (14/10).

Dia memberikan arahan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk lebih bijak menggunakan sosial media. Sebab, semakin marak penggunaan media sosial secara negatif dan bahkan melampaui batas-batas kepatutan.

"Untuk itu saya mengingatkan kepada seluruh pejabat maupun staf agar cerdas dan bijak menggunakan medsos sehingga tidak melanggar Undang-undang ITE, norma kesusilaan dan norma kepatutan," kata Dewa Indra.