Merdeka.com - Fenomena penemuan koin emas beberapa waktu lalu di Gampong Pande, Kecamatan Kuta Raya, Banda Aceh yang di ambil oleh warga membuat prihatin beberapa ahli sejarah di Aceh. Mereka mendesak Pemerintah Aceh agar turun tangan untuk menyelamatkan artefak tersebut.

Sejarawan dan juga kolektor manuskrip kuno Aceh, Tarmizi Abdul Hamid menyatakan, koin emas yang ditemukan itu merupakan kekayaan khasanah Aceh yang mesti diselamatkan untuk membuktikan kekayaan dan peradaban Aceh masa lampau.

"Ini indentitas Aceh, bukti kejayaan yang pernah dimiliki Aceh di masa lalu. Oleh sebab itu pemerintah harus segera turun tangan untuk menyelamatkannya," sebut Tarmizi Abdul Hamid, Rabu, (13/11) di Banda Aceh.

Bila penemuan koin emas dibiarkan tanpa ada penanganan dari pemerintah, ditakutkan artefak tersebut akan berpindah tangan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. "Makanya perlu pemerintah untuk melindungi kawasan tersebut demi jati diri Aceh dan untuk ilmu pengetahuan, bahkan menebus koin emas itu yang sudah di tangan warga agar tidak berpindah tangan pada pihak luar Aceh," imbuhnya.

Hal senada juga juga disampaikan oleh sejarawan lainnya, Rusdi Sufi, seharusnya pemerintah harus sigap menyelamatkan setiap sesuatu barang di Aceh yang sudah berusia 50 tahun ke atas. Karena undang-undang telah mengamanahkan demikian rupa, bahwa itu sudah menjadi cagar budaya.

"Perintah harus pro-aktif menjaga artefak itu, karena bila itu berpindah tangan, ke mana mencari nantinya bukti sejarah Aceh," tukas Rusdi.

Sementara itu, salah seorang arkeolog Aceh, Husni Ibrahim mengatakan, Gampong Pande dulunya merupakan pusat perindustrian di Aceh. Di lokasi tersebut merupakan tempat kerajinan dan lokasi produksi berbagai macam produk, termasuk di antaranya memproduksi persenjataan.

"Dulu lokasi itu pusat industri kerajaan Aceh," ungkap Husni.

Mengenai koin emas tersebut, Husni memprediksikan emas permintaan luar negeri yang belum sempat dikirim. Ataupun juga koin emas milik kerajaan yang disimpan, karena lokasi tersebut pusat industri dan perdagangan kerajaan. "Ini butuh penelitian lebih lanjut kebenarannya," ujar.