Pemkot Depok Usulkan Perpanjangan PSBB hingga 4 Juni
Merdeka.com - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Depok diperpanjang hingga 4 Juni 2020. Keputusan itu diambil setelah dilakukan rapat yang dihadiri Wali Kota Depok, Ketua DPRD Kota Depok, Kapolres Metro Depok, Dandim Kota Depok, Ketua Pengadilan Negeri Kota Depok dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok, Rabu (27/5).
"Forkopimda menyepakati untuk mengusulkan perpanjangan PSBB Kota Depok kepada Gubernur Jawa Barat sampai dengan tanggal 4 Juni 2020, mengingat angka Reproduksi Efektif (Rt) Kota Depok >1 (1,39), hal ini dilakukan untuk mencegah penularan kasus di tengah warga," kata Wali Kota Depok Mohammad Idris dalam keterangan resminya, Kamis (28/5).
Idris menambahkan, kasus terbaru positif Corona saat ini ada penambahan sebanyak sembilan orang. Penambahan tersebut berasal dari tindaklanjut program rapid test Kota Depok yang dilanjutkan dengan swab di Labkesda dan PCR di Laboratorium RSUI.
Pemkot Depok akan terus melakukan rapid test di sejumlah lokasi. Hal itu dilakukan untuk menjaring, memetakan dan melakukan intervensi walaupun rapid test massal akan berdampak pada penambahan kasus.
"Mohon kepada sahabat warga dan seluruh elemen untuk dapat memahami hal ini, dengan tidak membuat interpretasi sendiri demi kebaikan dan keselamatan semua," tambahnya.
Data yang dikutip hingga Rabu (27/5) malam, jumlah PDP yang meninggal berjumlah 73 orang. Status PDP tersebut merupakan pasien yang belum bisa dinyatakan positif atau negatif, karena harus menunggu hasil PCR, yang datanya hanya dikeluarkan oleh PHEOC (Public Health Emergency Operating Center) Kemenkes RI.
Depok mulai memberlakukan PSBB tahap I pada 15 April hingga 28 April. Kemudian tahap II dimulai 29 April hingga 12 Mei. Dan tahap III akan berlaku 13 Mei hingga 26 Mei 2020. Lalu untuk tahap III dilakukan penambahan selama tiga hari yaitu hingga 29 Mei. Sedangkan tahap IV rencana diberlakukan hingga 4 Juni 2020.
"Hasil kesepakatan Forkopimda usulkan itu karena active reproduksi efektif (Rt) kita >1. Waktunya sampai tanggal 4 Juni agar ada sinergi kebijakan dengan DKI Jakarta, karena Depok berbatasan langsung dengan DKI Jakarta," kata Jubir Gugus Tugas PP Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.
Baca SelengkapnyaPenderita DBD di Depok melonjak drastis di Februari hingga 119 kasus
Baca SelengkapnyaDugaan penggelembungan suara yang terjadi di Depok memicu protes dan unjuk rasa.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jumlah ini naik dua kali lipat dibanding tahun 2023. Adapun rinciannya, pada Januari 2024 sebanyak 68 kasus, Februari 119 kasus, Maret 68 kasus.
Baca Selengkapnyapenangkapan AARN berkat hasil kerjasama dari tim gabungan Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi, Polsek Cikarang Barat dan Polrestabes Bandung
Baca SelengkapnyaBesaran THR yakni penghasilan gaji 100 persen dari penghasilan satu bulan yang diterima pada bulan Maret
Baca SelengkapnyaKetika bertemu pertama kalinya, pelaku dan korban langsung memutuskan untuk berpacaran sekitar dua minggu.
Baca SelengkapnyaKisruh rekapitulasi penghitungan tingkat Kota Depok berdampak pada petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Baca SelengkapnyaCak Imin berharap agar PKB dan PPP menjadi solusi untuk bangsa dan negara Indonesia.
Baca Selengkapnya